Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana segera mengerjakan pembangunan tanggul laut raksasa alias Giant Sea Wall (GSW) yang membentang di Laut Jawa, termasuk Jakarta.
Proyek tersebut bertujuan mencegah abrasi dan banjir rob yang mengancam warga.
Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa GSW tidak akan merugikan nelayan, atau masyarakat menengah ke bawah yang hidup di daerah pesisir. Sebaliknya, GSW juga diklaimnya akan menyejahterakan para nelayan.
"Proyek GSW justru untuk meningkatkan sejahteraan warga pesisir yang selama ini dibayang-bayangi ancaman banjir rob dan abrasi. Teman-teman nelayan, warga pesisir Jakarta, warga pesisir di luar Jakarta, ya seluruh pesisirlah, nantinya yang masuk program ini, malah semakin sejahtera," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Herzaky menjelaskan, program pembangunan GSW ini, merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang di dalamnya juga mendorong sanitasi warga hingga konektivitas antarwilayah.
"Tak hanya itu, NCICD bisa menyelesaikan sejumlah tantangan seperti sanitasi dan penyediaan air bersih yang lebih baik. Serta menjamin konektivitas antarwilayah menjadi lebih baik," tuturnya.
"Intinya untuk pengembangan wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang berkelanjutan," lanjutnya.
![Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra [Egi/Suarabogor]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/31/74342-herzaky-mahendra-putra.jpg)
Terkait feasibility studies alias studi kelayakan untuk program GWS ini, Herzaky menyebut sudah dilakukan pada 2020. Namun, karena telah lewat lima tahun, perlu ada pengecekan ulang mengenai masih sesuai dengan kondisi terkini serta sejumlah ekspektasi terkait proyek tersebut.
Sebelumnya, Menko AHY sempat meninjau pembangunan tanggul di Muara Baru, Jakarta Utara.
Baca Juga: Garis Pantai Tangerang Makin Terkikis, Pemerintah Diminta Segera Bangun Giant Sea Wall
Tanggul tersebut dibangun sepanjang 2,3 kilometer dengan tinggi 4,8 meter di atas permukaan air laut yang bertujuan untuk melindungi lebih dari 20.000 kepala keluarga (KK), serta area seluas 160 hingga 170 hektare dari ancaman banjir rob.
“Bayangkan jika tidak ada tanggul, keselamatan masyarakat benar-benar dalam ancaman,” kata Menko AHY.
Menko AHY menambahkan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan Pemprov Jakarta, serta seluruh pemangku kebijakan terkait.
"Tidak ada satu entitas yang dapat mengatasi masalah banjir sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama,” tambahnya.
