Infografis
Suara.com - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras) menyoroti sejumlah sektor yang terkena efisiensi sebesar 40-50 persen, diantaranya dari sektor pendidikan dan kesehatan.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ada beberapa sektor yang tidak terdampak, di antaranya bidang pertahanan dan badan gizi nasional guna mewujudkan program super prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis alias MBG.
Dalam bidang pertahanan, lanjut Dimas, pemenerintah justru menganggarkan dana yang tidak dipangkas untuk operasi militer non perang di dua daerah yakni Kepulauan Riau dan Papua.
“Kami juga mencatat ada bujet soal operasi militer selain perang dalam nomenklatur anggaran kementerian pertahanan yaitu meliputi dua area pertama Kepulauan Riau dengan pagu anggaran sebanyak Rp31 miliar, kedua Papua sebanyak Rp11 miliar,” kata Dimas, saat di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senini (17/2/2025).
Baca Juga: Ratas Kabinet Merah-Putih ala Prabowo: Bahas Kasus Judol di Meja Makan
Jika dilihat, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk hal ini tidak terlalu mendesak. Terlebih kedua kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak dengan masyarakat.
Dimas menduga, jika penambahan pagu anggaran tersebut, lantaran kedua daerah tersebut merupakan wilayah yang diperuntukan untuk investasi asing.
“Tenyata kedua daerah ini berkaitan dengan daerah untuk investasi asing. Pertama kami lihat Kepulauan Riau dekat sekali dengan kepulauan Rempang yang hari ini menjadi area untuk penanaman modal asing terkait dengan pembentukan pabrik dan juga terkait dengan PSN,” kata Dimas.
“Kedua Papua, ada proyek food estate di situ ada proyek yang sifatnya ekstraktif dan ekploitatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menampung sejumlah saluran investasi asing,” tambahnya.
Sementara itu, kata Dimas jumlah anggaran yang terpangkas dalam lembaga Hak Asai Manusia (HAM) yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkena pemangkasan sebesar 46,22 persen. Semula anggaran sebesar Rp112,8 miliar, setelah terkena pemangkasan kini menjadi Rp60,6 miliar.
Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) juga mengalami nasib serupa. Pemangkasan terhadap dua lembaga negara tersebut sebesar 58-62 persen.
Sementara paling besar efisiensi anggaran terdampak pada Komisi Nasional Disabilitas. Lemabaga tersebut dipangkas hingga 91,1 pesen.
“Anggaran yang semula Rp5,6 miliar kini hanya sekitar Rp500 juta,” pungkas Dimas.
