Infografis
Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akhirnya menyepakati Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk segara disahkan menjadi Undang-Undang.
Hal itu diputuskan Baleg dalam Rapat Pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Awalnya, rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi. Terlebih juga perwakilan DPD RI dan pemerintah.
"Telah bersama sama kita mendegarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pemerintah dan DPD, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan ke 4 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?," kata Bob Hasan.
Baca Juga: Ngebet Dibawa ke Paripurna Besok, Baleg DPR Kebut RUU Minerba: Beberapa Kali Rapat Tertutup
"Setuju," jawab kompak anggota Baleg yang hadir.
Adapun 8 fraksi kompak menyetujui revisi UU Minerba dibawa ke paripurna, baik dengan catatan maupun tidak.
"Setelah kami mendengarkan padangan mini fraksi-fraksi, dari 8 fraksi, 100 persen seluruhnya menyetujui RUU Minerba," katanya.
Sementara itu, Rapat Paripurna sendiri rencananya akan digelar pada Selasa (18/2/2025) besok.
Diketahui, pembahasan RUU Minerba memang dikebut oleh Baleg DPR RI dan pemerintah. Bahkan beberapa rapat digelar secara tertutup dan dilakukan pada akhir pekan.
Baca Juga: Drama RUU Minerba di DPR: Kampus Batal Dapat 'Jatah' Kelola Tambang
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia membantah pihaknya sengaja menggelar rapat tertutup untuk menutupi hal tertentu. Ia justru mengklaim jika pembahasan rapat membahas soal kasus-kasus di lapangan secara komperhensif.
"Supaya kami bisa menemukan formula atau frase-frase atau pasal-pasal yang lebih tepat, bahkan sampe malam-malam kan kami ambil udah berapa hari nih kemarin 4 hari malam dari jam 1 sampe Sabtu," ujarnya.
