Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, sebaiknya pemerintah tidak terlalu terburu-buru soal kebijakan efisiensi anggaran. Pasalnya ada dua aspek yang harus dipertimbangkan.
Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW, Wana Alamsyah menilai, saat ini pemangkasan anggaran dilakukan secara tidak transparan sehingga berpotensi menghambat akses layanan dasar warga.
“Kebijakan efisiensi ini tidak melalui evaluasi penggunaan anggaran tahun sebelumnya,” kata Wana, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Evaluasi penggunaan anggaran secara ideal digunakan untuk mengidentifikasi komponen mana yang tidak tepat sasaran. Namun tanpa adanya evaluasi, kebijakan efisiensi anggaran ini berpotensi akan memengaruhi layanan publik.
Baca Juga: Mudik Gratis Tetap Ada, Rano Karno Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Halangi Tradisi Lebaran
Wana menilai, jika kebijakan pemangkasan anggaran tidak melalui proses analisis kebermanfaatan, terutama belanja pengadaan di Kementerian atau Lembaga yang tidak relevan dengan masyarakat.
“Berdasarkan data rencana dan pelaksanaan pengadaan di tahun 2025, ICW menemukan ada sejumlah pengadaan yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan warga,” ujarnya.
Wana mengatakan, meskipun telah ada kebijakan yang telah dikeluarkan sejak 22 Januari lalu, namun masih terdapat lelang yang telah selesai dilaksanakan, di antaranya oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Berdasarkan hasil pengumpulan data pengadaan oleh ICW, anggaran perencanaan pengadaan di Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan sebesar Rp 49,6 triliun.
Jika merujuk pada pernyataan Wakil Ketua KPK, terdapat praktik lazim pemberian fee proyek sekitar 5-15 persen yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Baca Juga: Ganjar Setuju Efisiensi Anggaran ala Prabowo, Tapi Ingatkan Soal Ini!
“Dari hasil penghitungan ICW, maka potensi uang negara yang hilang akibat pemberian fee proyek terhadap pengadaan di tiga institusi tersebut sebesar Rp 2,4-7,4 triliun,” pungkasnya.
