Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto harusnya memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan hari ini.
Meski Hasto kembali mengajukan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka, Tanak menilai hal tersebut harusnya tidak mengganggu proses penyidikan.
“Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan kecuali ada penetapan hakim prapid yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan ditunda sampai dengan adanya putusan," kata Tanak kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
“Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik," tambah dia.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Sebab, status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto dinilai sah.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK),” kata Hakim Tunggal Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Dalam putusannya, dia juga menyatakan permohonan oleh Hasto kabur atau tidak jelas.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Djuyamto.
Dengan begitu, Hasto tetap berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan.
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
