Infografis
Suara.com - Wali Kota Terpilih Bandung, Muhammad Farhan, meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan korupsi.
Hal itu dia lakukan dengan menandatangi Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama KPK. Dia berharap agar langkah ini bisa mencegah korupsi dan memperbaiki tata kelola Bandung.
“Saya sama Pak Wakil didampingi oleh beberapa anggota DPRD Kota Bandung akan melakukan konsultasi,” kata Farhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).
Terlebih, dia menilai sejak 2023, Kota Bandung sudah dipengaruhi tindak pidana korupsi seperti kasus korupsi terkait pengadaan CCTV untuk program Bandung Smart City yang menjerat eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana.
Baca Juga: Profil Suahasil Nazara, Dirjen Anggaran Kemenkeu Baru Punya Kekayaan Lebih dari Rp100 M
“Hal ini juga harus betul-betul kita jadikan sebagai dasar untuk menuju arah perbaikan," tegas Farhan.
Selain itu, Farhan juga menilai praktik rasuah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, tetapi juga dari sektor swasta sehingga dia menilai perlunya pendampingan KPK untuk melakukan pencegahan.
“Jadi artinya koordinasi supervisi pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting," ujar Farhan.
“Tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk semua orang yang ada di Kota Bandung," tandas dia.
Baca Juga: Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di Jiwasraya
