Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, memperkirakan bahwa dinamika kekuatan partai politik ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan dibandingkan kondisi saat ini.
"Jika koalisi partai-partai yang mendukung pemerintah terus bertahan dan semakin dominan, bukan tidak mungkin akan muncul dorongan menuju penggabungan partai atau lahirnya satu partai dominan," ujar Aditya Perdana di Depok, Minggu.
Ia menilai, kondisi semacam ini dapat berdampak pada demokrasi Indonesia yang kini tengah menghadapi tantangan besar.
Menurutnya, keberadaan koalisi permanen memang dapat menciptakan keselarasan antara presiden dan DPR dalam menjalankan pemerintahan.
Tantangan Sistem Presidensial
Namun, Aditya menekankan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak harus berasal dari partai yang sama.
"Berbeda dengan sistem parlementer yang memungkinkan pembentukan koalisi secara formal, dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan koalisi setelah pemilu," jelasnya.
Sejak diberlakukannya pemilihan langsung pasca-2004, hampir semua partai cenderung enggan untuk membangun koalisi pemerintahan secara permanen. Biasanya, koalisi hanya terbentuk saat pemilihan presiden, sedangkan setelahnya, partai-partai lebih memilih untuk memberikan dukungan tanpa terikat dalam bentuk koalisi formal.
"Hal ini memberikan fleksibilitas bagi partai untuk berpindah posisi sesuai kepentingan politik mereka, sehingga tidak ada keharusan untuk berkoalisi secara tetap," tambahnya.
Baca Juga: Ujian Berat Hadang Patrick Kluivert, Pelatih Baru Australia Penuh Pengalaman
Dinamika Politik dan Masa Depan Koalisi
