Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 Triliun.
Kebijakan efisiensi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Hasil efisiensi ini sendiri nantinya akan digunakan untuk menjalankan program prioritas pemerintah, memperluas jangkauan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fakta yang terjadi di lapangan, efisiensi yang diperuntukkan program prioritas ini justru berdampak luas dan muncul beragam masalah.
Mulai dari adanya PHK, alat operasional utama BMKG terancam mati, hingga anggaran Pendidikan yang di ujung tanduk.
Hal ini sontak mengundang komentar dari Pengamat Politik, Rocky Gerung. Menurutnya anggaran pendidikan tidak bisa dipotong dalam alasan apapun.
“Apapun yang menyebabkan kemunduran di dalam penghematan, itu bukan penghematan namanya. Terutama kemunduran di sektor yang memang memerlukan pemborosan,seperti Pendidikan,” ujar Rocky, dikutip dari youtubenya, Jumat (14/2/25).
“Secara mandatori dipastikan untuk tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kan nggak boleh dipotong anggarannya itu, dalam alasan apapun,” tambahnya.
Menurut Rocky, pendidikan adalah fondasi yang penting, sehingga jika anggaran untuk Pendidikan dipangkas tentu negara artinya belum paham.
Baca Juga: Kepentingan Rakyat yang Utama, Prabowo Minta Seluruh Pihak Kesampingkan Dendam
“Pendidikan itu menjadi pondasi dari kenegaraan kita, yaitu menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir dan tidak melarat,” ujarnya.
