Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengevaluasi kembali kebijakan penutupan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) penghubung Cililitan dan Rawajati. Kebijakan ini dianggap hanya akan menimbulkan masalah baru.
Ade mengatakan dengan ditutupnya JPO itu, warga sekitar jadi kesulitan untuk mobilisasi. Apalagi, kini penutupan dilakukan dengan memasang pagar besi setinggi dua meter yang dilas di sisi jembatan.
Kebijakan ini, kata Ade, tidak menyelesaikan akar permasalahan tawuran remaja. Ia mengusulkan solusi alternatif berupa pembukaan JPO pada siang hari dan penutupan pada malam hari, serta peningkatan patroli keamanan di sekitar area tersebut.
“Keamanan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan mobilitas warga. Sekarang banyak yang terpaksa memanjat pagar atau menyeberang flyover tanpa trotoar, yang lebih berisiko,” ujar Ade kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: Tawuran Mematikan di Depok, Seorang Pelajar Meregang Nyawa
Seharusnya, kebijakan yang baik tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Dampak dari penutupan ini membuat warga beralih ke jalur yang lebih berbahaya, seperti melintasi flyover yang tidak memiliki trotoar atau bahkan memanjat pagar JPO yang berisiko terjatuh ke kali.
“Alih-alih menciptakan keamanan, penutupan ini justru meningkatkan ancaman keselamatan bagi warga yang tetap membutuhkan akses,” ucapnya.
Ade juga meminta Pemprov DKI untuk segera melakukan mediasi dengan warga serta mencari solusi jangka panjang, seperti pembangunan akses pejalan kaki yang lebih aman dan ramah bagi semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas.
"Infrastruktur yang lebih baik lebih efektif dibandingkan sekadar menutup fasilitas yang sudah ada," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Minta Pemda Berhemat, DPRD Jakarta: Kunker Luar Negeri Boleh Dipangkas, Reses-Sosper Jangan!
