Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menyampaikan pihaknya juga ikut melakukan efisiensi anggaran sebagaimana intruksi presiden.
"Tentu semua terdampak, kan ini perintah atau instruksi Presiden. Kalau bicara soal ada yang dibintangin semua kementerian, ya kita juga ada yang dibintangin. Jadi bagaimana kita bisa bersinergi menjalankan perintah Presiden ini tentu insya Allah harus dilakukan," kata Dedy ditemui di acara media gathering DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Namun Desy tak merinci hal-hal apa saja yang dipangkas anggarannya di DPR RI. Ia menyampaikan, dalam konteks kunjungan kerja, pihaknya tetap melakukan hal tersebut bukan semata-mata untuk jalan-jalan.
"Dalam konteks kunjungan kerja, sebenarnya kunjungan kerja DPR itu kan memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bukan dimaksudkan untuk jalan-jalan, itu satu. Barangkali kalau pun terjadi efisiensi, jumlahnya mungkin yang berbeda," katanya.
Baca Juga: BUMN Sebagai Pilar Pembangunan, DPR RI Dorong Adaptasi dan Efisiensi
Ia menegaskan, jika pemangkasan anggaran yang dilakukan DPR RI disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Kalau tetap misalnya komisi satu harus kunjungan kerja ke luar negeri karena kami bekerja sama dengan Kemenlu dan juga dengan KBRI, yang nggak bisa dikurangin juga, gimana ya? Jadi barangkali pengurangan efisiensi yang terjadi itu disesuaikan tergantung tupoksinya masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan adanya pemangkasan anggaran tersebut jumlahnya tidak bisa disamaratakan antara kementerian dan lembaga lainnya.
"Menurut saya, contoh misalnya kalau TNI juga kan tour of the duty-nya itu kan membutuhkan anggaran. Jadi barangkali itu tidak masuk dalam kategori efisiensi. Jadi masing-masing K/L juga memiliki konteks efisiensi yang berbeda, yang tidak bisa disamaratakan oleh saudara-saudaraku," pungkasnya.
Sebelumnya, DPR RI menjadi salah satu lembaga yang dipertanyakan soal apakah terdampak efisiensi anggaran atau tidak. Sebab, DPR sendiri sempat disebut tak akan terkena kebijakan tersebut.
Baca Juga: Hadapi Efisiensi Anggaran, Asep Wahyuwijaya Desak Kementerian Cegah PHK Massal
Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan dirinya sudah sejak lama mengingatkan supaya DPR harus menjadi lembaga pertama yang melakukan efisiensi, sebelum mendesak pemerintah menghemat anggaran.
"Kalau saya sudah berteriak dari dulu, internal itu seharusnya segera, DPR itu kalau minta pemerintah lakukan efisiensi, maka yang harus dilakukan DPR-nya duluan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (13/2/2025).
Said kemudian mencontohkan hal yang perlu diefisiensi, misalnya bahan materi yang dicetak kertas. Menurutnya, hal ini hanya membuang-buang anggaran karena tak jarang mitra kerja harus mencetak materi rapat dengan kertas betumpuk-tumpuk.
Menurutnya, materi rapat sebenarnya bisa diberikan kepada anggota DPR dalam bentuk paperless atau soft file. Untuk itu bisa menghemat anggaran.
Tak hanya itu, Said pun melakukan sentilan terhadap kebiasaan DPR yang kerap mencetak buku. Namun buku tersebut sebenarnya tak pernah dibaca.
"Sehingga biaya pemerintah juga nggak keluar. Itu kan di internal kami juga perlu. Dan berhentilah nyetak buku sebanyak-banyak, kan ruangan penuh dengan buku. Itu pun nggak dibaca lagi," tuturnya.
Kendati begitu, Ketua DPP PDIP ini menegasakan, jika DPR akan segera membahas efisiensi secara internal. Namun apa saja yang dipangkas, hal itu merupakan kewenangan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
"Di internal kami akan lakukan efisiensi... itu di BURT," pungkasnya.
