Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para kepala daerah untuk tidak perlu memikirkan soal Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia justru meminta mereka untuk fokus memperbaiki sekolah-sekolah di daerah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Diketahui, kepala daerah dari KIM turut diundang Prabowo dalam acara tersebut.
"Lebih baik para Gubernur, ada dana perbaiki sekolah-sekolah. Kita punya sekolah 330.000 sekolah," kata Prabowo, Jumat (14/2/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau partai-partai di KIM untuk menggencarkan perbaikan sekolah di daerah masing-masing dan tak perlu menyelenggarakan seminar-seminar.
Baca Juga: Prabowo Paparkan Tujuan Efisiensi di Hadapan KIM, Tegaskan Pelayanan Publik Tak Bakal Terganggu
"Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi," kata Prabowo.
![Bangunan sekolah rusak, ilustrasi pendidikan di Kaltim. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/20/65206-bangunan-sekolah-rusak-ilustrasi-pendidikan-di-kaltim-ist.jpg)
Tak Perlu Terlibat MBG
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikam dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Meski begitu, Prabowo meminta agar pemerintah daerah mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, gak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional," kata Dadan usai acaea silaturahmi KIM di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Baca Juga: PSI Setia Dukung Prabowo Lagi di Pilpres 2029, Kalau PKS Masih Insyaallah
Dadan menjelaskan infrastruktur yang dimaksud berupa bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan.
Sementara itu terkait anggaran BGN yang terkena pangkas sekitar Rp200 miliar, Dadan menyampaikan alasannya.
"Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai," kata Dadan.