Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar kepala daerah tidak perlu terlibat dalam program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikam dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Meski begitu, Prabowo meminta agar pemerintah daerah mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional (BGN).
"Ya tadi disarankan agar kepala daerah, gak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur untuk Badan Gizi Nasional," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai acara silaturahmi KIM di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Dadan menjelaskan lebih lanjut penyiapan infrastruktur seperti apa yang diminta Prabowo dilakukan oleh pemda. Infrastruktur tersebut berupa bangunan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan.
Sementara itu terkait anggaran BGN yang terkena pangkas sekitar Rp200 miliar, Dadan menyampaikan alasannya.
"Ada penghematan untuk pembelian lahan karena bisa pinjam pakai," kata Dadan.
Sebelumnya, Dadan Hindayana memastikan anggaran program pemenuhan gizi tidak akan terganggu, kendati anggaran BGN kena pangkas sebesar Rp200 miliar.
Dadan membenarkan bahwa anggaran BGN kena pemotongan imbas kebijakan efisiensi. Tetapi ia menjelaskan anggaran yang dipotong ialah anggaran di pagu pengadaan lahan.
Baca Juga: Silaturahmi Elite KIM ke Kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang
![Pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sleman, Senin (13/1/2025). [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/13/20025-makan-bergizi-gratis-di-sleman.jpg)
"Iya (kena potong) Rp200.200.000.000 di pagu pengadaan lahan," kata Dadan kepada Suara.com, Kamis (13/2/2025).
