Infografis
“Clear pesan presiden bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” kata Hasan.
Melalui pernyataannya tersebut, Hasan sekaligus membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK karena kebijakan efisiensi. Menurutnya bisa saja yang terjadi adalah kontrak kerjan karyawan yang habis lalu tidak diperpanjang.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan.
Hasan juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.
“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” kata Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menganalogikan efisiensi dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam dari tiga gelas beras yang dikonsumsi setiap hari. Satu genggam beras itu tidak akan terasa, tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari.
Bahkan, kata Hasan, bisa jadi lebih baik karena menghindari mubazir akibat nasi yang dimasak berlebih lalu bersisa dan menjadi basi. Menurutnya, segenggam beras yang disisihkan dalam kurun waktu tertentu akan terkumpul dan akan memberi manfaat bagi keluarga atau tetangga yang membutuhkan.
"Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis,” ujar Hasan.
Ia mengatakan efisiensi adalah pilihan, apakah negara akan terus belanja jor-joran atau menyimpan sebagian anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat. Daripada negara harus berutang, lebih baik dilakukan efisiensi. Kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat, dikurangi atau dihilangkan. Anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan yang produktif.
Perhatian kepala negara terhadap persoalan anggaran ini kata dia, tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah misi keenam Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
