Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkena efisiensi anggaran sebesar 41 persen. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan kalau pagu anggarannya untuk 2025 kini tersisa Rp1,4 triliun, dari semula Rp2,56 triliun.
Taruna merinci kalau sebagian besar anggaran itu digunakan untuk gaji pegawai sebanyak Rp880 miliar. Serta biaya operasional yang sudah berjalan kurang lebih senilai Rp200 miliar. Sehingga, anggaran untuk menjalankan program dan layanan BPOM tersisa sekitar Rp300 miliar.
"Rp300 miliar ini kami optimis tetap bisa menjalankan secara maksimal tugas-tugas pokok kami dari Sabang sampai Merauke dengan tetap memperhatikan efisiensi tadi. Jadi kami efisiensi hal-hal yang tidak butuh," kata Taruna ditemui wartawan di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Taruna menegaskan kalau BPOM akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam lakukan pengawasan terhadap produk makanan, obat, serta kosmetik meski dengan anggaran terbatas.
Baca Juga: Pasang Badan! Menkeu Sri Mulyani Jamin Beasiswa KIP Tak Dipotong Meski Ada Efisiensi Anggaran
![Siswa di SMKN 4 Yogyakarta yang siap menjadi pilot project program MBG di Kota Yogyakarta. [Kontributor Suarajogja.id/Putu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/01/64701-makan-bergizi-gratis.jpg)
Di samping itu, BPOM juga ikut terlibat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, Taruna memastikan kalau kegiatan BPOM dalam pengawasan MBG akan didanai oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kami sudah melakukan MOU antara Badan POM dengan Badan Gizi Nasional. Kita sudah ada beberapa item, termasuk nanti item anggaran kita sudah sepakati. Jadi pembiayaannya nanti untuk pekerjaan itu adalah lewat program dari dana Badan Gizi," jelasnya.
Adapun tugas BPOM dalam pengawasan MBG dilakukan mulai dari rumah produksi makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sana BPOM bertugas lakukan evaluasi produk-produk yang dimasak untuk menjadi lauk MBG.
Taruna menambahkan, BPOM juga memberikan pelatihan kepada sukarelawan yang akan menjalankan tugas di SPPG. Hingga pada fase distribusibserta mitigasi kejadian luar biasa, keracunan makanan seperti yang pernah terjadi.
"Jadi sampai distribusinya ke anak-anak, Badan Pengawas Obat juga terlibat. Kesimpulannya ada kurang lebih 13 item, 13 program yang akan kita jalankan secara nasional," ujarnya.
Baca Juga: Diapit Dasco dkk, Sri Mulyani di DPR: Tak Ada PHK Tenaga Kerja Honorer Imbas Efisiensi Anggaran
