Infografis
Suara.com - Rencana acara retreat kepala daerah yang bakal digelar di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah (Jateng) menuai kritik publik. Penyelenggaraan retreat kepala daerah di tengah instruksi presiden terkait efisiensi anggaran dinilai tidak tepat dan sangat bertolak belakang.
Lantaran itu, Presiden Prabowo Subianto disarankan mengubah konsep retreat dari pertemuan langsung menjadi virtual.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyebutkan, pelaksanaan retreat dengan biaya miliaran rupiah malah menandakan Presiden Prabowo tak konsisten dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dibuatnya sendiri. Emrus menilai bahwa acara tersebut bisa dilakukan cukup secara virtual.
"Kalau dilakukan retreat berarti tidak sinkron lagi dengan efesensi. Apalagi retreat pergi ke suatu daerah, kan. Kenapa tidak via zoom? Nah, baru efesensi. Pakai teleconference kan bisa dengan video dan lain-lain. Mereka di ruangan mereka masing-masing," kata Emrus kepada Suara.com, Kamis (13/2/2025).
Baca Juga: Tetap Lanjut Meski Prabowo Omon-omon Efisiensi, Sepenting Apa Retreat Kepala Daerah di Magelang?
Emrus mengemukakan bahwa retreat memang diperlukan untuk menyatukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo juga diminta berhati-hati.
Dia juga menyebut bahwa melaksanakan retreat dengan ratusan kepala daerah secara langsung bakal menghabiskan biaya besar, walau dalam pelaksanaannya dihemat sedemikian rupa.
Lantaran itu, Emrus mengingatkan bahwa layanan fasilitas untuk setiap pejabat ada standar minimun yang telah diatur.
"Setiap pejabat atau golongan itu ada standar transportasinya, akomodasi, dan lain-lain, operasionalnya. Jadi gubernur tidur di hotel kelas apa misalnya, ada tingkatannya itu. Nah, kalau dilakukan via zoom atau telekonferensi atau apapun di tempat masing-masing, banyak yang dihemat," tuturnya.
Dia beranggapan kalau tim komunikasi kepresidenan harusnya bisa mengingatkan Prabowo akan potensi tersebut.
"Harus memberikan saran itu kepada Presiden. Berani nggak mereka mengatakan ke Bapak Presiden, 'Bapak Presiden jangan berkunjung ke daerah lembah retreat itu di suatu tempat seperti Menteri kemarin'," ucapnya.
Sebelumnya, beredar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negri tentang acara glamping para kepala daerah yang disebut dilaksanakan selama delapan hari di Magelang, Jawa Tengah.
Berdasar unggahan yang beredar di media sosial, surat edaran itu tertulis dengan bernomor 200.5/628/SJ Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Di dalamnya tercatat bahwa biaya satu orang untuk per harinya sebesar Rp2.750.000. Sementara itu, acara retreat dilakukan selama delapan hari.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengungkapkan kalau biaya pelaksanaan retreat kepala daerah di Lembah Tidar nanti didapatkan dari share cost atau urunan. Dia menyebutkan kalau anggarannya gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga pemerintah daerah.
"Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah,“ kata Hasan ditemui di Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Hasan menuturkan Kemendagri yang mengetahui lebih rinci terkait anggaran retreat kepala daerah tersebut. Sehingga dia menolak untuk menjelaskan lebih detail, termasuk total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp11 miliar.
