Infografis
Suara.com - Sekelompok jaksa agung negara bagian mengajukan gugatan pada Kamis untuk menghentikan upaya Elon Musk dalam memangkas pengeluaran federal sebagai kepala badan efisiensi pemerintah baru yang dibentuk oleh Presiden Donald Trump. Gugatan ini menambah ketegangan hukum atas pengaruh Musk di Gedung Putih.
Gugatan yang diajukan di pengadilan federal Washington, D.C. oleh jaksa agung New Mexico bersama dengan 13 negara bagian lainnya menuduh bahwa Trump telah memberikan Musk otoritas hukum yang tidak terkendali tanpa izin dari Kongres AS. Gugatan ini mengklaim bahwa Presiden Trump telah mendelegasikan wewenang yang sangat besar kepada Musk, yang menurut mereka melanggar aturan hukum yang berlaku.
Tim Musk telah memimpin perubahan besar-besaran di lembaga-lembaga federal sejak Trump menjabat bulan lalu, dengan menugaskan CEO Tesla untuk menanggulangi pemborosan pengeluaran pemerintah.
Sebagai bagian dari misinya, Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang kini menghadapi serangkaian gugatan terkait akses mereka terhadap sistem komputer pemerintah.
Baca Juga: Trump dan Putin Sepakat Damai Ukraina, Eropa Merasa Dikhianati?
Dalam gugatan terbaru, negara-negara bagian tersebut mengajukan argumen bahwa Musk ditunjuk secara ilegal dan meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah yang melarang tim Musk mengambil tindakan lebih lanjut dalam kebijakan pemerintah.
"Presiden Trump telah memberikan otoritas yang hampir tak terbatas kepada Musk tanpa otorisasi yang sah dari Kongres," ujar penggugat yang menyebut Musk sebagai 'agen kekacauan' dalam pemerintahan.
Gugatan ini juga menyoroti masalah privasi dan potensi gangguan terhadap pendanaan federal untuk berbagai program, termasuk klinik kesehatan, pendidikan anak usia dini, inisiatif iklim, dan lainnya. Tuntutan ini menyebutkan bahwa Musk dan timnya mungkin dapat memengaruhi agenda politik Presiden Trump dengan mengakses data sensitif terkait pembiayaan program-program ini.
Pengadilan juga akan mempertimbangkan apakah tim Musk dapat mengakses sistem pembayaran yang berkaitan dengan Departemen Keuangan dan data sensitif lainnya yang dikelola oleh lembaga-lembaga seperti Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Departemen Tenaga Kerja.
Sementara itu, meskipun sejumlah inisiatif Trump telah diblokir oleh pengadilan, pemerintahannya tetap melanjutkan pemecatan massal pegawai dan pembatasan program bantuan luar negeri. Langkah-langkah pemangkasan biaya ini tampaknya difokuskan pada program-program yang dianggap kontroversial oleh kelompok konservatif.
Baca Juga: Dua Terpidana di AS Segera Dieksekusi Suntik Mati, Salah Satunya Pernah Siksa Bayi
