Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan kepada kader-kadernya untuk tidak mengkritisi apa yang sudah menjadi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto.
Kalau pun ada menteri yang tak sejalan dengan Prabowo diperbolehkan kader Golkar memberikan kritikan yang membangun.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya di acara Fraksi Partai Golkar dalam memperingati HUT Partai ke 57 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) sore.
Awalnya Bahlil menyampaikan, jika kader Golkar di parlemen harus bisa menggolkan apa yang menjadi arah kebijakan partai. Terutama dalam konteks sebagaimana dua target partai.
"Yang pertama adalah keputusan Munas dan juga merupakan bagian konsekuensi dari para partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden maka, tidak ada alasan dan tidak ada catatan apapun yang menghambat untuk fraksi Golkar dan Partai Golkar menunggu penuh arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Prabowo dan wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka," kata Bahlil.
Ia menegaskan, dalam rangka hal itu kader-kader Golkar tak boleh ada yang mengkritisi apa pun keputusan Prabowo.
"Saya minta kepada fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh presiden. Kalau sekarang kebijakan presiden jangan kita kritisi," katanya.
Namun, kata dia, kalau ada menteri Prabowo yang tak sejalan, kader Goljar boleh memberikan kritikan yang membangun.
"Tapi menteri-menterinya kalau tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh presiden boleh diberikan masukan rekonstruktif untuk kebaikan negara, boleh," katanya.
"Saya aja sama Pak Nusron Kalau di komisi, kita pun dikoreksi oleh partai yang lain, Ya Pak Nusron ya? Kita dikoreksi dan biasa-biasa aja," sambungnya.
