Infografis
Suara.com - Efisiensi anggara yang diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ditingkat kementerian dan lembaga menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Pemangkasan anggaran juga terjadi pada institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Polri.
Terkait itu, pemangkasan angaran di Polri dikhawatirkan nantinya bakal lebih banyak terjadi praktik pungli yang dilakukan oleh banyak oknum.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, meyakini efisien anggaran yang dilakukan sesuai dengan peruntukannya. Lantaran, pemangkasan anggaran bukan dari sektor belanja tetap.
“Yang dipotong itu bukan soal belanja tetap atau belanja modal. Yang dipotong dugaan saya adalah sesuai dengan Inpres 1 nomor 2025 adalah biaya perjalanan dinas perjadin ya,” ucap Sugeng kepada Suara.com, Kamis (13/2/2025).
Sugeng menyebut jika ada kekhawatiran pemangkasan anggaran bakal meningkatkan praktik pungli di tubuh Polri, maka Sugeng memiliki pandangan lain.
“Pungli terjadi terkait dengan mentalitas juga berhubungan dengan daya tanggap masyarakat, karena yang dipunglikan berkaitan dengan masyarakat,” ucapnya.
Jika masyarakat tidak bersedia memberikan uang suap, lanjut Sugeng, maka pungli tidak akan pernah terjadi.
Kemudian aksi pungli juga bisa dicegah dengan cara memperketat pengawasan secara internal.
“Kalau oknum maka yang harus diperketat adalah pengawasan internal, pengawasan internal ya supaya menekan pungli,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Undang Semua Parpol hingga DPR Pendukungnya ke Hambalang Besok, Ada Apa?
DNA pungli, kata Sugeng, telah melekat kepada oknum-oknum yang berada di sebuah institusi. Sehingga, baik anggaran terkena efisiensi atau tidak pungli bakal terus terjadi.
