Infografis
Suara.com - Mantan Perdana Menteri Skotlandia, Humza Yousaf, mengecam keras usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. Dalam wawancara eksklusif dengan Al Arabiya News, Yousaf menyebut rencana tersebut sebagai contoh nyata pembersihan etnis.
"Itu benar-benar definisi dari pembersihan etnis," ujar Yousaf saat ditanya apakah ia menganggap rencana Trump memenuhi kriteria tersebut.
Selain itu, Yousaf juga menyatakan kekhawatirannya terhadap gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku pada 19 Januari, tetapi kini terancam runtuh. Ia memperingatkan bahwa jika gencatan senjata gagal, warga sipil yang akan menderita, bukan kelompok bersenjata.
![Kondisi di Gaza akibat serangan Israel kepada Hamas. [ANTARA/Anadolu/py/am]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/16/25590-gaza.jpg)
Yousaf menuduh para pemimpin Barat enggan menyebut rencana Trump sebagai pembersihan etnis karena adanya rasisme sistemik. Ia menegaskan bahwa reaksi global akan jauh berbeda jika pernyataan serupa datang dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengenai Ukraina.
Baca Juga: Jangan Sampai Dideportasi! Kemlu RI Beri Panduan Hukum untuk WNI di AS
“Jika ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari 16 bulan terakhir, itu adalah kenyataan pahit bahwa nyawa warga Palestina dan Arab tidak dianggap setara dengan nyawa orang Eropa atau masyarakat di Barat. Dan ini berakar pada rasisme yang sistemik dan terlembaga,” tegasnya.
Ia juga mengecam sikap pemerintah Inggris terhadap konflik di Gaza, menyebutnya sebagai tindakan pengecut. Yousaf menuduh London ikut bertanggung jawab atas perang di Gaza karena terus menjual senjata kepada Israel.
Lebih lanjut, ia mengkritik negara-negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
"Anda tidak bisa mengaku mendukung solusi dua negara, tetapi hanya mengakui satu negara saja," katanya, seraya menambahkan bahwa Skotlandia akan mengakui Palestina jika memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.
Selain membahas konflik Israel-Palestina, Yousaf juga membela pernyataan kontroversialnya tentang miliarder Elon Musk. Ia sebelumnya menyebut CEO Tesla dan SpaceX itu sebagai “orang paling berbahaya di dunia” karena pengaruhnya yang besar terhadap politik global.
Baca Juga: 14.000 Imigran Tanpa Dokumen Ditangkap di Era Trump, Guantanamo Jadi Kamp Tahanan?
“Saya menyebutnya sebagai orang paling berbahaya di dunia karena dia menggunakan miliaran dolar untuk mendapatkan akses tak terbatas ke mungkin orang paling berkuasa di dunia – Presiden Amerika Serikat. Dan dia tidak melakukannya untuk tujuan baik, tetapi untuk tujuan jahat,” ujar Yousaf.
Ia menuduh Musk memiliki keterkaitan dengan kelompok sayap kanan dan memiliki kecenderungan supremasi kulit putih.
“Elon Musk bukan hanya Islamofobik, saya yakin dia juga memiliki simpati terhadap supremasi kulit putih dan kelompok sayap kanan,” katanya.
Yousaf juga menyoroti serangan publik Musk terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan memperingatkan bahwa demokrasi Barat kini menghadapi ancaman kehancuran.
“Jika kita terus membiarkan gelombang kebangkitan sayap kanan yang didorong oleh kebencian terhadap Muslim, jika kita tidak menghadapi mereka yang mendukung, mempengaruhi, dan memperkuatnya seperti Elon Musk, maka saya yakin demokrasi Barat berada dalam ancaman kehancuran total,” ujarnya.
Menurut Yousaf, pengaruh Musk dalam politik merusak sistem demokrasi. Ia mempertanyakan bagaimana demokrasi yang sejati dapat bertahan jika para miliarder memiliki kekuatan untuk memanipulasi pemilu.
“Bagaimana kita bisa memiliki demokrasi yang sesungguhnya ketika oligarki seperti Elon Musk bisa membeli pemilu? Bagaimana kita bisa menyebutnya demokrasi jika orang terkaya di dunia – melalui uang, kekayaan, platform, dan pengaruhnya – dapat menggulingkan atau berusaha menggulingkan kepala pemerintahan yang terpilih secara demokratis?” tanyanya.
Yousaf menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebangkitan sayap kanan yang diperkuat oleh Musk merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap demokrasi Barat.
