Infografis
Suara.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto mengenyampingkan persoalan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipermasalahkan tim hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Kubu Hasto sempat memprotes penetapan tersangka lantaran tenggat waktunya dilakukan berdekatan setelah Pimpinan KPK Jilid VI dilantik.
Djuyamto menilai hal tersebut tidak relevan dengan praperadilan yang menentukan keabsahan status tersangka Hasto dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
“Tidak ada relevansi antara prosesi pengangkatan pimpinan termohon (KPK) dengan ruang lingkup praperadilan yang hendak diajukan pemohon,” kata Djuyamto di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Tim Hukum Hasto sempat menuding pimpinan KPK sedang menjalankan ‘perintah titipan’ karena sudah diberikan jabatan. Namun, Djuyamto menilai jabatan Setyo Budiyanto dan jajaran pimpinan KPK lainnya tidak berkaitan dengan situasi politik.
![Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/13/68592-hasto-kristiyanto-diperiksa-kpk.jpg)
“Kepemimpinan pada lembaga termohon tidak seharusnya menjadi alasan, sekali lagi termohon bukan organisasi politik yang menggunakan analisa politik dalam melaksanakan tugas ploko pemohon sebagai institusi penegak hukum,” ujar Djuyamto.
Tolak Gugatan Hasto
Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto. Sebab, status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto dinilai sah.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK),” kata Hakim Tunggal Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.
Baca Juga: Tolak Praperadilan Hasto, Hakim: Seharusnya Diajukan 2 Permohonan Praperadilan
Dalam putusannya, dia juga menyatakan permohonan oleh Hasto kabur atau tidak jelas.
