Infografis
Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan kalau biaya pelaksanaan retreat kepala daerah di Lembah Tidar nanti didapatkan dari share cost atau urunan.
Hasan menyebutkan kalau anggaran gabungan itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pemerintah daerah.
"Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah,“ kata Hasan ditemui di Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Hasan menuturkan Kemendagri yang mengetahui lebih rinci terkait anggaran retreat kepala daerah tersebut. Sehingga dia menolak untuk menjelaskan lebih detail, termasuk total anggaran yang kabarnya mencapai Rp11 miliar.
Acara retreat kepala daerah itu jadi sorotan publik lantaran dinilai buang anggaran, di tengah Presiden Prabowo sendiri tengah lakukan efisiensi anggaran.
Sebelumnya, beredar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negri tentang acara glamping para kepala daerah yang disebut dilaksanakan selama delapan hari di Magelang, Jawa Tengah.
Berdasar unggahan yang beredar di media sosial, Surat Edaran itu tertulis dengan bernomor 200.5/628/SJ Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Unggahan yang kini rival kali pertama dibagikan oleh jurnalis sekaligus pendiri WatchDoc, Dandhy Laksono di akun X pribadinya, X pada Rabu (12/2/2025), kemarin.
Terkait SE Mendagri itu, Dandhy menyoroti soal lokasi dan biaya acara glamping yang wajib diikuti para kepala daerah di Magelang. Tercatat jika biaya satu orang untuk per harinya sebesar Rp2.750.000.
Menurut hitung-hitungannya berdasar dari SE itu, total biaya untuk akomodasi dan konsumsi sebanyak 503 kepala daerah yang menjadi peserta glamping di Magelang mencapai Rp11 miliar.
Baca Juga: Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
