Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menyebut bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima praperadila Hasto sebagai putusan yang dangkal.
Dia mengeklaim telah mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hakim tetap tidak menerima praperadilan yang diajukan Hasto.
“Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Miscarriage itu kan keguguran, jadi keadilan yang digugurkan atau peradilan sesat,” kata Todung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Dia menegaskan bahwa Hasto tidak terlibat dalam suap kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hal itu, lanjut dia, dibuktikan melalui putusan pengadilan terhadap Wahyu yang sudah inkrah.
“Lima tahun yang lalu dan Hasto Kristiyanto sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak, disebut sebagai pihak yang memberikan atau menfasilitasi suap,” ujar Todung.
Lebih lanjut, dia mengaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto memperhatikan hal tersebut dan memeberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.
“Jadi dua hal ini yang kami harapkan sebenernya mendapat perhatian dan legal reasoning yang kuat dari hakim tunggal yang memeriksa perkara ini, tapi apa dikata? Putusan yang dangkal,” ucap Todung.
“Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Maqdir, saya, saudara Ronny, dan lain lain itu sudah praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan dengan legal reasoning yang sangat menyakinkan dna itu yang tidak kita temukan,” tandas dia.
Praperadilan Ditolak
Baca Juga: PN Jaksel Gelar Sidang Putusan Praperadilan Hasto Hari Ini
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
