Infografis
Suara.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto tidak menerima praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam putusannya, Djuyamto menilai seharusnya permohonan Hasto diajukan dalam dua permohonan praperadilan.
“Hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan,” kata Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Sebab, Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dua perkara yaitu dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
Keduanya diproses KPK dengan dua surat perintah penyidikan (sprindik) sehingga Djuyamto menilai seharusnya ada dua pengajuan praperadilan.
![Sejumlah Ahli Hukum Pidana melakukan sumpah sebagai ahli dalam persidangan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Jakarta, Selasa (11/2/2025). [ANTARA/Luthfia Miranda Putri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/11/76936-sidang-praperadilan-hasto.jpg)
Hari ini, PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto. Sebab, status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto dinilai sah.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK),” kata Hakim Tunggal Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.
Dalam putusannya, dia juga menyatakan permohonan oleh Hasto kabur atau tidak jelas.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Djuyamto.
Terkait gugatan praperadilan yang ditolak hakim, Hasto tetap berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan.
Baca Juga: KPK Menang! Hakim Praperadilan Sebut Gugatan Hasto PDIP Kabur
Dijerat 2 Kasus
