Efisiensi Anggaran: Penegakan HAM Terancam Lumpuh, Komnas Perempuan Menjerit

Kamis, 13 Februari 2025 | 15:40 WIB
Efisiensi Anggaran: Penegakan HAM Terancam Lumpuh, Komnas Perempuan Menjerit
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). (bidik layar video)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Nasional atau Komnas HAM dan Komnas Perempuan ikut melakukan pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi sebagaimana intruksi presiden. Komnas HAM menyebut anggarannya dipangkas Rp 41 miliar buntut efisiensi anggaran.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Atnike dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia menyampaikan, jika awalnya Komnas HAM mendapatkan anggaran sebesar Rp 112,8 miliar. Namun usai pemangkasan hanya mendapat Rp 71,6 miliar.

"Untuk tahun 2024, kami sudah mendapatkan DIPA sebesar Rp 112,8 miliar, dan setelah rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp41 miliar, maka tersisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp 71,6 miliar," kata Atnike.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Namun ia memastikan jika untuk belanja pegawai tak terdampak efisiensi.

Pemangkasan anggaran hanya berdampak pada pos anggaran operasional.

"Dari realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 20,2 miliar, pada 2025 ini kami efisiensikan sebesar Rp 3,7 miliar, sehingga anggaran yang dapat dialokasikan adalah Rp 16,5 miliar," tuturnya.

Sementara untuk kebutuhan manajemen, menurutnya, pihaknya hanya mengalokasikan Rp 4,8 miliar. Padahal, alokasi anggaran untuk manajemen di tahun 2024 sebesar Rp 14,1 miliar.

"Inilah yang akan digunakan terutama untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama Komisi Nasional HAM," katanya.

Baca Juga: Tetap Lanjut Meski Prabowo Omon-omon Efisiensi, Sepenting Apa Retreat Kepala Daerah di Magelang?

Adapun untuk menyiasati hal tersebut, pihaknya mengurangi biaya perjalanan dinas, pemanfaatan media digital dan lain sebagainya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI