Infografis
Suara.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) turut terimbas akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga. Imbas pemangkasan itu, Ombudsman mau tidak mau melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp91,6 miliar.
Hal itu disampaikan Ketua Ombusman, Mokhmmad Najih dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ia awalnya menyampaikan, pagu anggaran 2025 yang didapat lembaganya sebesar Rp225,5 miliar. Namun pihaknya terpaksa memangkas anggaran sebesar Rp103 miliar.
"Dan hasil rekonstruksi berdasar konsultasi dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu tanggal 11 Februari pukul 22.00 WIB bahwa rekonstruksi terakhir adalah Rp91,6 miliar atau 35,84 persen" kata Najih.
![Gedung Ombudsman RI di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. [Suara.com/Adhitya Himawan]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/01/15/45771-gedung-ombudsman-ri-di-kawasan-kuningan-jakarta-selatan-suaracomadhitya-himawan.jpg)
Namun, Najih mengatakan, jumlah pagu efektif yang didapat Ombudsman sebesar Rp163,9 miliar. Adanya jumlah anggaran itu telah terpakai untuk sejumlah kebutuhan.
"Perlu kami sampaikan bahwa pagu efektif tersebut telah digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp127,2 miliar sedangkan pagu efektif adalah Rp36,7 miliar," katanya.
Untuk itu, ia memohon dukungan dari Komisi II DPR RI. Sebab, kata dia, anggaran yang tersisa tak cukup untuk melaksanakan tugas utama Ombudsman yakni menyelesaikan laporan masyarakat.
"Tentu kami meminta dukungan nanti dari komisi II bahwa pagu anggaran tersisa selain belanja pegawai, untuk dukungan manajemen dan tugas utama Ombudsman yaitu penyelesaian laporan masyarakat dan opini pengawasan itu belum ada anggaran yang mencukupi untuk melakukan pencapaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPK tahun 2025," pungkasnya.
Baca Juga: Puji-puji Program MBG, Jokowi Beri Nilai Segini Terkait 100 Hari Prabowo-Gibran
