Infografis
Suara.com - Pelantikan selebgram Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan dinilai sebagai wujud dari fenomena echo chamber dalam politik Indonesia.
Pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai bahwa keputusan itu mencerminkan ruang informasi kini semakin eksklusif dan cenderung hanya memperkuat perspektif yang sudah ada dalam kelompok tertentu.
"Echo Chamber adalah sebuah fenomena ketika orang-orang hanya ingin menerima informasi atau pendapat yang mencerminkan atau memperkuat opini dan perspektif mereka sendiri. Echo Chamber bisa membentuk informasi yang salah atau hoaks," jelas Fajar kepada Suara.com, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, kondisi itu berpotensi menciptakan distorsi perspektif publik. Sebab, orang-orang yang terpapar konten dari satu sisi cenderung sulit menerima pandangan yang berbeda.
Akibatnya, diskusi publik yang seharusnya kritis dan terbuka menjadi semakin terbatas.
Fajar juga menyoroti bahwa seharusnya peran kehumasan di Kementerian Pertahanan lebih dioptimalkan untuk mengatasi tantangan komunikasi di era digital.
"Menghadapi situasi echo chamber ini, seharusnya peran kehumasan kementrian yang lebih dioptimalkan. Jika membutuhkan influencer, tidak perlu sampai menjadi staf khusus. Cukup di tingkat humas kementrian yang melakukan kontrak dengan influencer misalnya," tuturnya.
Pelibatan publik figur dalam pemerintah bukan hal baru, namun penunjukan Deddy Corbuzier sebagai stafsus di tengah kabar efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai tindakan kontraproduktif.
Fajar melihat kalau keputusan mengangkat staf khusus di tengah efisiensi anggaran itu akan menjadi bumerang atas penerimaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga: Jadi Pejabat Stafsus Kemenhan, Deddy Corbuzier Akan Dapat Gaji, Tukin Hingga Kendaraan Dinas
Opini publik yang berseberangan dengan pemerintah bisa jadi semakin bertambah.
