Infografis
Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mempertanyakan efektivitas sistem distribusi gas LPG bersubsidi di Jakarta. Seharusnya, dengan kondisi saat ini, distribusi gas di Jakarta tidak bermasalah.
Ade mengatakan, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI, jumlah pangkalan LPG di Jakarta sudah mencapai 5.100 unit. Artinya, jumlahnya hampir dua kali lipat total RW yang ada.
"Apakah distribusi sudah menggunakan data yang presisi? Seharusnya distribusi LPG 3 kilogram cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi tetap terjadi kelangkaan dan antrean panjang," ujar Ade dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
"Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem distribusi. Apakah terjadi penyalahgunaan subsidi atau ada kendala dalam penyaluran? Ini yang harus kita evaluasi," lanjutnya.
Baca Juga: Cek Ketersediaan, Komisi XII DPR RI Pastikan Stok LPG 3 Kg Aman
Atas kondisi ini, Ade menyebut perlunya solusi jangka panjang. Ia mencontohkan salah satunya dengan mendorong percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga agar masyarakat tidak terus bergantung pada LPG 3 kilogram.
"Jakarta ini menargetkan menjadi kota global di 2045, tapi bagaimana bisa disebut kota global kalau warganya masih harus antre gas melon? Infrastruktur gas rumah tangga harus menjadi prioritas agar kita tidak terus bergantung pada subsidi LPG, termasuk untuk rumah susun," ungkapnya.
Selain itu, Ade juga menekankan pentingnya optimalisasi energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari strategi transisi menuju green economy. Misalnya, lewat pemasangan solar panel untuk pembangkit listrik tenaga surya di gedung-gedung, baik milik pemerintah maupun swasta.
![Ilustrasi Gas LPG 3 Kg.[Dok.Humas Pemprov Kaltim]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/04/29924-ilustrasi-gas-lpg-3-kg-dokhumas-pemprov-kaltim.jpg)
"Saat ini, berdasarkan data BPS tahun 2021, rasio rumah tangga di Jakarta yang menggunakan listrik untuk memasak baru mencapai 1,28 persen. Ini perlu kita dorong agar lebih banyak warga beralih ke energi bersih," jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI telah mengajukan operasi pasar LPG 3 Kg serta berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk memastikan distribusi berjalan optimal. Namun, Ade menilai persoalan distribusi juga perlu segera diatasi.
"Masyarakat butuh kepastian, bukan hanya janji. Pemerintah harus serius memperbaiki sistem distribusi LPG, mempercepat pembangunan jaringan gas kota, dan mendorong energi baru dan terbarukan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.
