Infografis
"Jika kita perhatikan di era sebelumnya, para pejabat Kementerian Keuangan kabarnya cenderung 'happy' dengan defisit anggaran, yang menjadi alasan dan dasar untuk terus menumpuk utang," kata Haris.
Kekinian setelah Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran mencapai Rp 306 triliun, Haris memandang kebijakan tersebut sebuah revolusi politik dalam pengelolaan negara. Mengingat anggaran yang dihemat nantinya bisa dialihkan untuk kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung kepada rakyat.
Ada Banyak Gangguan
Haris memahami kebijakan efisiensi yang ia anggap sebagai revolusi politik itu bakal memiliki hambatan. Menurutnya bakal ada gangguan, mengingat banyak kepentingan yang merasa terganggu karena sumber penerimaan uang mereka ditutup karena ada efisiensi.
"Saya memandang banyak kepentingan, baik di dalam tubuh pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang terganggu ketika mata air rentenya ditutup melalui efisiensi dan penghematan. Selain APBN dipakai untuk kegiatan omong kosong, juga banyak sekali program fiktif yang merugikan negara triliunan rupiah," kata Haris.
"Maka sudah pasti banyak gangguan dan guncangan yang direkayasa agar kebijakan untuk efisiensi dan pencegahan kebocoran gagal dijalankan," sambungnya.
Ia mencontohkan gangguan dan guncangan yang terjadi dalam upaya pencegahan kebocoran negara di sektor minyak dan gas.
"Sebagai contoh, gas Elpiji 3 kg diambil, dioplos ke tabung 12 kg, kemudian dijual ke industri. Itu rata-rata 5–10 persen bocornya. Bahkan, gas elpiji 3 kg ada yang dijual hanya 2,5 kg, bahkan ada yang hanya 2,4 kg," kata Haris.
Haris menyadari bahwa tidak mudah mengubah pola pikir dan kebiasaan lama. Apalagi, kata dia, untuk membangun pola pikir dan kebiasaan baru menjalankan kebijakan negara yang sejalan dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: Istana Bantah Anggaran BMKG Kena Pangkas 50 Persen Buntut Efisiensi: Tidak Benar
Ia berujar napas dari UUD 1945 yang menjadi dasar dari Asta Cita dan Program Hasil Cepat adalah kepedulian dan perlindungan.
