Infografis
Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengaku belum memberikan arahan apapun terkait rencana penerapan bekerja dari manapun alias Work From Anywhere (WFA) yang dibuat Badan Kepagawaian Negara (BKN).
Teguh mengaku masih ingin mengkaji hal tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, sejauh ini para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta masih bekerja seperti biasa.
"Ya itu masih kita kaji ya masalah Work From Anywhere-nya atau Work From Home-nya," ujar Teguh di Jakarta Timur, Senin (10/5/2025).
Nantinya ia akan membuat keputusan terkait dengan wacana tersebut apabila sudah ada keputusan resmi. Sejauh ini, ASN di Jakarta masih bekerja sesuai jadwal seperti biasa selama lima hari.
Baca Juga: Pramono Anung Larang ASN DKI Poligami, Teguh Setyabudi: Saya Dukung!
"Tapi untuk DKI Jakarta sebenarnya masih lima hari kerja kita akan tentukan kemudian bagaimana yang terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal melakukan efisiensi anggaran seperti instruksi yang sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menekankan ada 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh BKN dalam menyikapi hal tersebut.
"Arahan tersebut disampaikan pada giat Apel Pagi yang rutin dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BKN Pusat, Kantor Regional dan UPT BKN," katanya dalam keterangannya dikutip Sabtu (8/2/2025).
Zudan Arif menyampaikan bahwa 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN ini merupakan bentuk respons cepat BKN dalam menyikapi Instruksi Presiden. Salah satu yang akan diterapkan oleh BKN adalah formula 2 hari Work From Anywhere (WFA) dan 3 hari Work From Office (WFO) sebagai langkah awal efisiensi anggaran.
Baca Juga: Inpres Prabowo: Pejabat BKN Tak Lagi Dapat Jatah BBM Hingga Penggunaan AC Terbatas
“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien," katanya.
Ia juga menerangkan bahwa Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
