Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto geram terhadap maling-maling dan koruptor di Indonesia. Saking geramnya, Prabowo menyebut mereka ndablek.
Prabowo menegaskan istilah ndablek tersebut ditujukan untuk maling-maling. Ia bahkan tidak ragu menyebut maling dengan istilah monyet.
"Kenapa? Presiden nggak boleh bilang ndablek? Ndablek itu monyet-monyet, maling-maling itu ndablek. Nggak sadar-sadar," kata Prabowo di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).
Prabowo kemudian memberikan keyakinan bahwa ia akan membela kepentingan rakyat. Prabowo menyampaikan pemerintahan yang ia pimpin tidak ragu-ragu untuk membela rakyat.
Baca Juga: Batasi Pejabat Tapi Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Prabowo: Saya Mewakili Bangsa
"Saya katakan, saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di republik ini di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka tidak ada yang kebal hukum," kata Prabowo.
Jangan Ajak Rukun Maling
Sebelumnya, dalam pidato yang sama, Prabowo meminta jajaran pemerintahan untuk berani menegakan kebenaran. Prabowo menegaskam dirinya memang selalu mengajak kebaikam dan melakukan pendekatan kerukunan. Tetapi cara itu tidak berlaku untuk menghadapi para maling.
"Saya selalu mengajak kebaikan, saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik ya," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menyoroti koruptor yang juga tidak mengembalikan uang yang mereka curi dari rakyat. Padahal Prabowo sudah memberikan kesempatan dalam 100 hari pemerintahan agar mereka bersih-bersih diri.
"Saya katakan sudah 100 hari mbok sadar mbok bersihkan diri ya kan. Hai koruptor-koruptor yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Tapi mbok ya oh kembaliin," ujar Prabowo
Ia lantas meminta aparat hukum untuk melakukan penindakan.
"Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari. Ini sudah 100 berapa hari ya apa boleh buat ya terpaksa lah Jaksa Agung, Kapolri BPKP, KPK silakan," kata Prabowo.
