Infografis
Suara.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Fadhil Hasan angkat bicara terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan ini tidak mengurangi total anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.621 triliun, namun hanya terdapat pengalihan penggunaan saja.
"Efisiensi ini bukan mengurangi anggaran dalam APBN 2025. Total APBN 2025 tetap Rp 3.621 triliun, namun ada peralihan dari program Kementerian dan lembaga semisal pembelian ATK, perjalanan dinas, kajian, seminar itu digeser untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pendidikan," ujar Fadhil dalam diskusi publik 'Merekam Gagasan Faisal Basri' via Zoom Meeting, Jumat (7/2/2025).
Fadhil menilai, langkah kebijakan ini akan berpotensi lebih produktif dari segi ekonomi makro. Namun, akan terdapat juga tantangan bagi kementrian dan lembaga.
Baca Juga: Ekonom INDEF: Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Bisa Bermanfaat Jika Diikuti Kreatifitas Tinggi
"Kebijakan Prabowo ini mungkin justru lebih produktif secara ekonomi makro, tapi kalau secara kementerian atau lembaga mungkin menjadi penderitaan. Misalnya, pembatasan AC dan listrik kantor," ujar dia.
Lebih lanjut, Fadhil juga menjelaskan, akan ada kemungkinan meningkatnya anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dari yang semula dialokasikan sekitar Rp 70 triliun, kemungkinan akan meningkat sekitar Rp 100 triliun.
Selain itu, Fadhil menilai kebijakan ini akan dapat memberi dampak positif yang signifikan kepada masyarakat.
"Secara makro ekonomi mungkin tidak akan terlalu berdampak negatif, tapi kalau efek berganda MBG mungkin akan lebih tinggi di atas penderitaan para ASN," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua)
Baca Juga: Gaji ke-13 dan THR PNS Aman, Istana Pastikan Bansos hingga Gaji Pegawai Tak Kena Efisiensi Anggaran
