Infografis
Suara.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof Didin S. Damanhuri menanggapi persoalan efisiensi pemerintah pusat terkait pemangkasan belanja pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Didin mengatakan, kebijakan pemangkasan tersebut tentu akan membawa dampak positif jika dimanfaatkan dengan kreatifitas yang tinggi.
"Jadi, menurut saya, bisa manfaat kalau kreatif Pemda atau stakeholder yang lain yang dipangkas (anggarannya). Kuncinya kreatifitas dari stakeholder maka menurut saya menjadi manfaat," ujar Didin dalam diskusi publik 'Merekam Gagasan Faisal Basri' via Zoom Meeting, Jumat (7/2/2025).
Didin menyebut, terdapat kebocoran anggaran negara yang sangat tinggi di kisaran rata-rata antara 30 sampai 57 persen berdasarkan alat analisis tentang kebocoran. Sehingga, Presiden Prabowo memang harus melakukan sebuah kebijakan baru untuk menemukan sumber kebocoran anggaran negara tersebut.
Baca Juga: Gaji ke-13 dan THR PNS Aman, Istana Pastikan Bansos hingga Gaji Pegawai Tak Kena Efisiensi Anggaran
"Memang jauh lebih meningkat lagi kebocoran di era reformasi ini. Jadi, Presiden Prabowo enggak mungkin hanya menghilangkan perjalanan tapi harus menemukan sumber-sumber kebocoran itu," jelas dia.
Selain itu Didin mengatakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga telah menerapkan kebijakan efisiensi pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran untuk diberlakukan di daerah yang dipimpinnya.
"Jadi kalau Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat malahan dia sambut efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat dengan melakukan pemangkasan juga yang tidak rasional," katanya.
Didin juga memberikan contoh langkah kreatif yang dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kerjasama sektor pendidikan dengan lembaga internasional.
"Gubernurnya mengatakan, 'pemangkasan itu, kami akan melakukan kerjasama, misalnya proyek pendidikan akan kerjasama dengan lembaga internasional, bagus dong," katanya.
Terakhir, Didin meyakini efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja di Indonesia.
Didin juga mengatakan, pemerintah juga harus melakukan langkah proteksi terhadap industri lokal untuk menimalisir potensi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia.
"Misalnya, Kementerian Perdagangan mencabut izin impor produk tekstil dari China. Kalau itu dilakukan, saya kira peningkatan pengangguran bisa dihindari," kata Didin memungkasi. (Moh Reynaldi Risahondua)
