Infografis
Suara.com - Pengacara Petrus Bala Pattyona menyurati Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim, Komjen (Pol) Wahyu Widada, untuk memohonkan perlindungan hukum terhadap kliennya, Julia Santoso, Jumat (7/2/2025).
Hal tersebut dilakukan atas tindakan sewenang-wenang Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Menurut Petrus, berdasarkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 21 Januari 2025, penetapan tersangka yang diikuti penahanan oleh penyidik Bareskrim terhadap kliennya tidak sah.
“Tidak hanya itu, Hakim juga memutuskan bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/143/VI/RES.1.11/2024/Tipiter, tertanggal 10 September 2024, atas nama Julia Santoso, tidak sah dan tidak mempunyai kekukatan hukum mengikat, serta memerintahkan Bareskrim menghentikan penyidikan terhadap Julia atas nama Pelapor Rutiningsih Maherawati terhadap Pemohon (Julia Santoso)," kata Petrus dalam keterangan tertulis ke wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Majelis hakim juga memutuskan bahwa pemblokiran yang dilakukan Bareskrim terhadap semua rekening Julia, serta perintah cekal keluar negeri terhadap kliennya tidak sah. Sehingga harus segera dibuka blokirnya dan dicabut surat pencekalannya.
Meski ada keputusan tersebut, pada kenyataannya hingga kini, Bareskrim tidak juga membuka blokir rekening Julia dan mencabut cekal terhadap Julia.
Petrus mengemukakan bahwa sikap pembangkangan Direktur Tipidter Bareskrim yang tidak melaksanakan amar putusan tersebut, merupakan pelecehan hukum yang tidak menghormati Putusan Hakim Praperadilan.
"Sehingga melalui surat ini, Kami mohon perlindungan hukum kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri dan Bapak Kabareskrim dapat memerintahkan Direktur Tipidter untuk membuka blokir semua rekening klien kami, mencabut cekal terhadap klien kami, dan memberikan sanksi berat terhadap Direktur Tipidter, yang tidak melakanakan putusan hakim, melakukan penyalahgunaan jabatan dan melakukan pelanggaran HAM berat terhadap klien kami," ujarnya.
Adapun isi permohonan surat tersebut, yakni memohon agar presiden, kapolri dan kabareskrim untuk memerintahkan Direktur Tipidter Bareskrimun membebaskan Julia Santoso.
Kemudian, memberikan sanksi berat atas kinerja Direktur Tipidter yang tidak melaksanakan Amar Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.132/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel/2024.
