Infografis
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui adanya kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg yang membuat heboh.
Menurutnya, tak mungkin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak tanpa instruksi Presiden.
"Saya kira nggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, jika Bahlil tak mungkin mengarang dengan membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden.
"Nggak mungkin ada menteri yang berani-!beranian atau yang mengarang-ngarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, apa yang dilakukan dengan kebijakan pelarangan pengecer jual gas melon adalah hal yang baik. Kalau ada dinamika, menurut hal itu merupakan hal yang wajar.
"Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengaturan tata niaga merupakan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang.
"Ya diibaratkan orang kalau orang sakit kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu. Suntik itu kan sakit kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjang nya akan jadi sehat. Nah saya lihatnya gitu aja. Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet pak presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Nyawa Rakyat Melayang Gegara Antre Gas, Banyolan Komeng soal Kelangkaan LPG 3 Kg Dicap Nirempati
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jika kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
