Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, tak mau Partai Golkar dan Partai Gerindra diadu domba hanya gara-gara kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg atau gas melon oleh pengecer. Menurutnya, dalam kasus tersebut tak ada niatan untuk cari masalah.
"Ini persoalannya saya katakan makanya Pak Prabowo dari awal mengelola pemerintahan ini mari kita punya asas kekeluargaan kalau sama-sama keluarga besar itu kita senang melihat sesama saudara berhasil. Tapi kalau tidak berasaskan ini maka justru tidak senang melihat kalau ada yang berhasil," kata Idrus di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, dalam konteks dinamika politik tidak ada yang sama-sama mencari masalah satu dengan lainnya.
Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang coba mengadu domba antara Golkar dengan Gerindra hanya gara-gara masalah larangan penjualan gas melon, itu tidak akan berhasil.
Baca Juga: Nyawa Rakyat Melayang Gegara Antre Gas, Banyolan Komeng soal Kelangkaan LPG 3 Kg Dicap Nirempati
"Nah sekarang ini yang kebetulan menterinya ESDM itu adalah Ketum Partai Golkar dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada maka tentu, ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah tetapi sekali lagi saya katakan apapun usaha mereka untuk mengadu domba apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa," ujarnya.
Dia bilang, hubungan antara Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga masih cair.
"Saya katakan tadi antara Pak Dasco dengan Pak Bahlil hubungannya suasana kebatinannya tidak hanya cair ya, tidak hanya cair, tapi juga produktif dan sudah dibuktikan. Jadi dari komunikasi baik langsung maupun tidak masalahnya selesai," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, jika Bahlil tadinya mempunyai niatan yang baik dengan kebijakan melarang pengecer jual gas melon.
"Tapi karena kita ingin menata maka dibuka pendaftaran yang memang sebelumnya juga Pak Bahlil sudah ada pendaftaran, cuma mungkin agak lamban dikit. setelah ini nanti terdaftar sebuah maka statusnya di ubah dinaikkan menjadi sub pangkalan. Nah karena sudah terdaftar berarti terkontrol," katanya.
"Kalau misalkan selama ini tidak terdaftar maka rawan untuk dimainkan para pemain-pemain dalam tanda kutip mafia-mafia yang memang sengaja untuk menimbun dan mempermainkan harga," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui adanya kebijakan pelarangan penjualan gas LPG 3 kg yang membuat heboh.
Menurutnya, tak mungkin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak tanpa instruksi Presiden.
"Saya kira nggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, jika Bahlil tak mungkin mengarang dengan membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden.
"Nggak mungkin ada menteri yang berani-!beranian atau yang mengarang-ngarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, apa yang dilakukan dengan kebijakan pelarangan pengecer jual gas melon adalah hal yang baik. Kalau ada dinamika, menurut hal itu merupakan hal yang wajar.
"Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengaturan tata niaga merupakan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang.
"Ya diibaratkan orang kalau orang sakit kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu. Suntik itu kan sakit kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjang nya akan jadi sehat. Nah saya lihatnya gitu aja. Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet pak presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan jika kebijakan pengecer tak boleh berjualan gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Prabowo, kata Dasco, akhirnya turun tangan usai melihat kondisi di masyarakat yang antre untuk membeli gas melon tersebut. Dasco menyampaikan, jika Prabowo meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar memperbolehkan lagi pengecer berjualan.
