Infografis
Suara.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dituding tidak transparan, terutama mengenai data penerima manfaat serta skema pelaksanaan program.
Ekonom Badiul Hadi menyebut bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto sebenarnya tidak siap dalam menjalankan program MBG.
Anggapan itu didasarkan pada sikap pemerintah yang beberapa kali menurunkan anggaran menu MBG per porsi.
"Kita bisa tracking ya, dari kampanye awal Rp17.500 turun jadi Rp15.000 turun lagi turun lagi sampai Rp10.000. Kesimpulannya, pemerintah nggak siap sebenarnya dengan program ini," kata Hadi dalam diskusi peluncuran seri kedua kajian MBG dari CISDI di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Hadi mengemukakan, apabila pemerintah siap, situasi seperti saat ini tidak akan terjadi. Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa pemerintah sekarang sedang kebingungan menambah anggaran untuk pelaksanaan MBG.
Mulanya, pemerintah menyediakan anggaran Rp71 triliun untuk MBG selama 2025. Namun, nominal itu rupanya hanya bisa digunakan sampai Juni 2025. Alhasil Kementerian Keuangan menambahkan lagi anggaran Rp100 triliun.
Pemangkasan Anggaran
Kekurangan dana itu diambil dari pemangkasan anggaran terhadap pagu kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD).
Menurutnya, efisiensi APBN memang jadi jalan paling mudah yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran program.
Baca Juga: Dibagikan Fahri Hamzah, Video Animasi Program MBG Hasil AI Dinilai Jelek: Prabowo Malah Mirip SBY!
"Pemerintah bingung cari pembiayaan untuk program ini, efisiensi jalan paling gampang, kan nggak mungkin juga program ini didorong lewat investasi. Siapa mau investasi ke program makan bergizi gratis?" ujar Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tersebut.
