Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menganggap jika Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui adanya kebijakan yang melarang penjualan gas LPG 3 kg atau gas melon yang sempat membuat heboh.
Atas dugaannya itu, Doli pun menganggap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat mustahil bergerak tanpa intruksi Presiden.
"Saya kira enggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, jika Bahlil tak mungkin mengarang dengan membuat kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan presiden.
"Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-ngarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, apa yang dilakukan dengan kebijakan pelarangan pengecer jual gas melon adalah hal yang baik. Kalau ada dinamika, menurut hal itu merupakan hal yang wajar.
"Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengaturan tata niaga merupakan kepentingannya untuk jangka menengah dan panjang.
"Ya diibaratkan orang kalau orang sakit kalau mau sembuh jangka panjang kan disuntik dulu. Suntik itu kan sakit kan? Tapi kan nanti kalau suntikan itu berhasil, sembuh, jangka panjang nya akan jadi sehat. Nah saya lihatnya gitu aja. Saya tegaskan tidak ada saya kira satu menteri pun di jajaran kabinet pak presiden, presiden nya mana saja, yang selalu ambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Dibagikan Fahri Hamzah, Video Animasi Program MBG Hasil AI Dinilai Jelek: Prabowo Malah Mirip SBY!
Klaim Dasco Bela Prabowo
