Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026.
Besaran kenaikan iuran itu masih akan dibahas oleh Kemenkes bersama Kemenkeu.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyampaikan, iuran BPJS Kesehatan memang sudah seharusnya naik, mengingat biaya pengobatan yang juga meningkat.
"Kalau bicara kenaikan, ini tidak bisa kita tahan. Karena sudah sekian tahun dengan harga obat dan lain sebagainya mahal, ini tidak bisa kita tahan. Tapi bagaimana caranya supaya tidak bisa membebankan lagi masyarakat," kata Felly ditemui usai acara diskusi CISDI di i-Hub MNC Center Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Felly mengingatkan, berapa pun nominal iuran BPJS kesehatan harus tidak boleh membebani perekonomian masyarakat.
Apalagi, menurut Felly, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini masih berat.
"Kita tahu masyarakat Indonesia tidak semua yang mampu. Walaupun tadi kita bilang sudah ada PBI, penerima bantuan iuran yang betul-betul tidak mampu. Kemudian kita lihat dengan kondisi mereka yang kehilangan pekerjaan untuk membayar iuran, ada ketidak mampuan lagi untuk mereka membayar," tuturnya.
Untuk meringankan beban keuangan negara terhadap pembayaran BPJS kesehatan kepada rumah sakit, Felly meminta agar pemerintah melihat kembali daftar PBI agar diketahui telah te0at sasaran atau belum.
Sementara itu, masyarakat yang secara ekonomi mampu bayar mandiri juga diminta agar konsisten membayar iuran BPJS.
"Ini kan sistemnya gotong royong. Jadi mari juga teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat, jangan nanti dia sakit baru dia membayar. Yang bayar secara mandiri," pesannya.
Baca Juga: Baleg DPR: Legislatif Tak Bisa Copot Pejabat, Cuma Evaluasi dan Merekomendasikan
Kenaikan tarif BPJS kesehatan mulai 2026 itu disampaikan langsung oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin.
