Infografis
Suara.com - Anggota Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi klaim tim hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut tidak ada keterlibatan Hasto dalam suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Hal itu disampaikan dalam sidang praperadilan yang diajukan Hasto Kristiyanto dengan agenda tanggapan KPK terhadap permohonan tim hukum Hasto, Kamis (6/2/2025).
KPK menjelaskan, bahwa persidangan sebelumnya hanya berfokus pada pembuktian materiil surat dakwaan terhadap Eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fradelina, dan Politikus PDIP Saeful Bahri.
“Hal demikian menjadi logis jika dalam pemeriksaan perkara a quo menjadi terbatas pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata anggota tim Biro Hukum KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
Baca Juga: KPK Bantah Jadikan Hasto Tersangka karena Sering Kritik Jokowi: Itu Pembelaan Membabi Buta
Namun, dia mengatakan, nama Hasto hanya disebut sebagai formalitas karena menjadi Sekretaris Jenderal PDIP dalam persidangan sebelumnya yang berfokus hanya pada ketiga terdakwa saat itu.
“Perlu termohon sampaikan di sini bahwa materi penyidikan yang kemudian bermuara pada materi persidangan terkait, tidak sampai mengungkapkan detail semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara sekaligus. Terkadang membutuhkan tahapan-tahapan dan pengungkapan seiring dengan diperolehnya bukti-bukti yang mendukung pembuktian,” ujar anggota tim Biro Hukum KPK.
“Fakta persidangan dalam suatu perkara bukan lah harga mati yg kemudian menutup kemungkinan adanya fakta baru yang dapat muncul di luar persidangan,” tambah dia.
Sebab, dia menyebut adanya keterbatasan tertentu dalam pembuktian di persidangan yang dipengaruhi sejumlah faktor seperti keterbatasan bukti, waktu, dan saksi yang tidak menyampaikan keterangan dengan jujur.
Diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku.
KPK sebelumnya menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku disebut melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.
