Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan militer pada hari Kamis untuk segera menyiapkan rencana yang memungkinkan warga Gaza meninggalkan wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana ambisius untuk mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina yang tinggal di sana.
Dukungan Netanyahu Terhadap Usulan AS
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Rabu menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Trump. Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menegaskan, "Ide sebenarnya adalah mengizinkan warga Gaza yang ingin pergi untuk pergi. Maksud saya, apa yang salah dengan itu? Mereka dapat pergi, mereka kemudian dapat kembali, mereka dapat pindah dan kembali lagi. Namun, Anda harus membangun kembali Gaza." Menurut Netanyahu, gagasan tersebut patut diteliti lebih lanjut untuk menciptakan masa depan yang berbeda bagi semua pihak, meskipun rincian implementasinya masih belum jelas.
Rencana Trump untuk Gaza
Dalam pernyataannya pada Selasa, Presiden Trump mengusulkan agar Gaza diubah menjadi "Riviera Timur Tengah" setelah wilayah tersebut hancur akibat hampir 16 bulan pemboman Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 orang, menurut penghitungan Palestina. Usulan ini dianggap bertentangan dengan kebijakan luar negeri AS selama puluhan tahun dan segera menuai kontroversi dari berbagai kalangan internasional.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, memuji gagasan tersebut sebagai pemikiran yang "di luar kebiasaan" dan bersejarah. Meskipun demikian, Leavitt menegaskan bahwa presiden belum berkomitmen untuk mengerahkan pasukan darat di Gaza. Ia juga mengklarifikasi bahwa rencana Trump mencakup relokasi sementara warga Gaza, bukan pemindahan permanen ke negara-negara tetangga, dengan tujuan untuk memungkinkan proses rekonstruksi dan pembersihan puing-puing.
Baca Juga: AS Rencanakan Penarikan Pasukan dari Suriah
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mengonfirmasi bahwa rencana tersebut memang dirancang agar warga Gaza meninggalkan wilayah sementara waktu selama proses rekonstruksi berlangsung.
Kontroversi dan Reaksi Internasional
Meskipun mendapat dukungan dari Netanyahu, banyak pihak meragukan kelayakan usulan Trump. Beberapa pakar menilai bahwa langkah tersebut dapat melanggar hukum internasional, sementara aktivis hak asasi manusia menyebutnya sebagai bentuk "pembersihan etnis." Opini publik di Amerika Serikat juga diduga menentang keterlibatan baru di zona konflik, terutama setelah pengalaman panjang intervensi militer di Irak dan Afghanistan.
Presiden Trump, yang selama kampanye pemilu 2024 menekankan komitmennya untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai "perang konyol," kini menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan rencana ambisiusnya terhadap Gaza. Hingga kini, masih menjadi tanda tanya apakah usulan tersebut akan dilaksanakan atau hanya menjadi strategi negosiasi politik di panggung internasional.
