Jerman Tolak Pengusiran Warga Palestina dari Gaza: Melanggar Hukum Internasional!

Suara.com - Menteri luar negeri Jerman, sekutu setia Israel, mengatakan "jelas bahwa Gaza, bersama dengan Tepi Barat dan Yerusalem timur, adalah milik Palestina. Mereka membentuk titik awal bagi negara Palestina di masa depan."

"Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dalam sebuah pernyataan. "Ini juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru."

Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada solusi "yang tidak dapat diterima oleh Palestina" dan solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya.

Dalam komentar yang disampaikan pada hari Selasa selama kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, Presiden AS Donald Trump mengangkat prospek relokasi lebih dari 2 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza, yang menunjukkan bahwa kota itu telah menjadi tidak dapat dihuni setelah hampir 16 bulan perang antara Israel dan Hamas.

Trump mengatakan AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan mengembangkannya secara ekonomi setelah warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain, tindakan yang akan menghancurkan kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Palestina-Israel.

Baerbock, yang tidak menyebut Trump atau merujuk secara eksplisit pada usulan terbarunya, mengatakan semua orang setuju "bahwa Gaza harus dibangun kembali sesegera mungkin," dan bahwa itu akan membutuhkan "komitmen internasional yang besar," yang siap disumbangkan oleh Eropa.

Dia mengatakan ada juga kesepakatan bahwa "para teroris Hamas" di masa mendatang tidak boleh memainkan peran apa pun di Gaza.

Dia mengatakan bahwa semua upaya sekarang harus diarahkan untuk melaksanakan tahap kedua dari perjanjian gencatan senjata dan mengamankan pembebasan para sandera yang tersisa.