Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menanggapi perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang memberikan kewenangan bagi DPR RI untuk melakukan evaluasi pejabat negara.
Dia menilai aturan tentang kewenangan DPR RI yang bisa mencopot pejabat negara hasil fit and proper test atau uji kelayakan itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019.
“Kalau ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, Surat Keputusan Pemberhentian Pejabat hanya dapat dilakukan oleh pejabat dari lembaga yang mengangkat tersebut,” kata Johanis kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).
Selain itu, dia juga menjelaskan Surat Keputusan Pengangkatan bisa dinyatakan batal atau tidak sah oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Putusan tersebut bisa terjadi bila ada gugatan yang diajukan oleh orang atau suatu badan yang merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahn 1986 tentang Peradilan TUN.
“Kalau menurut UU No 12 Tahun 2011, Peraturan DPR berada di bawah UU sehingga bila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Peraturan DPR RI tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung RI,” ujar Johanis.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, Surat Keputusan Pemberhentian Pimpinan KPK bisa diterbitkan oleh lembaga yang mengangkatnya, yaitu Presiden.
Bila pemberhentian berdasarkan Tata Tertib DPR RI, maka Surat Keputusan Pemberhentian tersebut bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).
“Hal itu yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan judicial review ke MA RI,” tandas Johanis.
Soal Aturan DPR Bisa Copot Pejabat
