Infografis
Suara.com - Mantan kepala intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal, mengecam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana mengambil alih Jalur Gaza dan menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan CNN, di mana ia menegaskan bahwa komunitas internasional tidak boleh tinggal diam terhadap tindakan semacam itu.
“Apa yang keluar dari mulut Mr. Trump tidak dapat diterima. Saya dengan hormat menolak untuk menambahkan komentar yang lebih tidak sopan, tetapi adalah sebuah fantasi untuk berpikir bahwa pembersihan etnis di abad ke-21 bisa didiamkan oleh komunitas dunia,” ujar Pangeran Turki.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa malam, Trump menggambarkan Gaza sebagai kawasan yang hancur dan mengusulkan agar penduduk Palestina dipindahkan ke negara lain untuk kehidupan yang lebih baik. Ia juga menyatakan bahwa pasukan AS dapat dikerahkan jika diperlukan.
Pemerintah Israel menyambut baik rencana Trump, tetapi reaksi global justru dipenuhi kecaman, termasuk dari Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Pangeran Turki, yang juga pernah menjabat sebagai duta besar Saudi untuk Washington, menegaskan bahwa akar permasalahan di Palestina bukanlah rakyat Palestina itu sendiri, melainkan pendudukan Israel.
Baca Juga: Hamas Tolak Keras Rencana Trump 'Ambil Alih' Gaza: Serangan Terhadap Hak Palestina
“Masalah di Palestina bukan rakyat Palestina, tetapi pendudukan Israel. Hal ini sudah jelas dan dipahami oleh semua pihak,” tegasnya.
Sementara AS dan Israel berharap adanya normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, Riyadh tetap teguh pada pendiriannya bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik tanpa pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pangeran Turki juga menyampaikan bahwa kebijakan AS sebelumnya selalu mendukung solusi dua negara, tetapi retorika Trump saat ini justru memperburuk konflik dan meningkatkan pertumpahan darah.
“Semua kebijakan ini dulunya merupakan kebijakan resmi Amerika hingga baru-baru ini, ketika Trump memilih kata-kata yang berlawanan dengan tujuan perdamaian. Apa yang ia usulkan justru akan memperburuk konflik dan menambah penderitaan,” ujarnya.
Trump sempat menyatakan kesediaannya untuk mengunjungi Riyadh jika Arab Saudi menginvestasikan sejumlah besar dana di AS. Namun, Pangeran Turki memperingatkan bahwa jika Trump benar-benar datang ke Saudi, ia akan mendapatkan kritik keras dari kepemimpinan kerajaan terkait ketidakbijaksanaan rencananya dan ketidakadilan yang tercermin dalam usulan pembersihan etnis tersebut.
Baca Juga: Iran Bantah Kembangkan Nuklir, Tuding AS Rekayasa Isu Perang
Selain itu, Pangeran Turki juga mengkritik Itamar Ben-Gvir, mantan Menteri Keamanan Nasional Israel, sebagai tokoh yang mendorong pembersihan etnis di Palestina.
“Ia telah menyuarakan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza selama lebih dari dua tahun, dan sekarang ia membenarkan pernyataannya dengan kata-kata Presiden Amerika. Ini tidak bisa diterima,” tegas Pangeran Turki.
Setelah pernyataan Trump, Ben-Gvir bahkan menulis di media sosial X: “Donald, ini tampaknya awal dari persahabatan yang indah.”
Ketika ditanya tentang langkah selanjutnya, Pangeran Turki memperkirakan adanya aksi kolektif dari dunia Arab, dunia Muslim, serta negara-negara Eropa dan pihak lain yang mendukung solusi dua negara. Mereka akan membawa isu ini ke PBB, meskipun kemungkinan besar veto AS akan menghambat keluarnya resolusi.
“Meski begitu, langkah ini akan menunjukkan bahwa dunia menolak rencana gila pembersihan etnis yang diusulkan oleh Presiden Amerika,” pungkasnya.
