Infografis
Suara.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai kasus pagar laut dan sertifikasi pantai sebagai persoalan struktural yang tak dapat diselesaikan hanya dengan pemecatan pejabat terkait.
Ia menyoroti keterkaitan isu ini dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan potensi masalah agraria yang melibatkan kepentingan publik.
"Satu tahun sebelum itu, kasus Pantai Indah Kapuk (PIK) sudah mulai dipersoalkan. Apakah penyelesaian itu selesai? Apakah laut bisa disertifikasi? UU Cipta Kerja memberi ruang untuk mendefinisikan tanah, dan ini yang baru kita tahu," ujar Bambang di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).
Bambang juga mempertanyakan langkah pemerintah yang hanya memecat pejabat sebagai solusi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan.
Baca Juga: Usut Kasus Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Yakin Tak Ada Tumpang Tindih Antara Polri dan KPK
"Kalau ditarik lagi, PSN itu kan tidak bisa dilepaskan dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Hampir di seluruh PSN ada masalah agraria," tambahnya.
Ia menyambut baik rencana evaluasi PSN, namun meminta agar fokusnya berpihak pada kepentingan publik, termasuk ketahanan pangan dan energi.
"Mencabut pagar laut belum cukup, karena harus fundamental dan struktural," tegasnya.
Bambang juga menilai reforma agraria masih belum menyentuh pemberian aset yang signifikan untuk kepentingan masyarakat.
"Kita tidak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya. Bagaimana meletakkan pagar laut dalam konteks PSN dan PIK?" tutupnya. (Kayla Nathaniel Bilbina)
Baca Juga: Tanggapi Temuan Ombudsman Soal Pagar Laut, Anggota DPR: Jadi Pintu Masuk Pengusutan Pidana
