Infografis
Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Anita Jacoba mengingatkan agar adanya pemangkasan anggaran di Badan Riset Inovasi Negara atau BRIN tak memengaruhi kinerja. Ia mengaku khawatir adanya pemangkasan anggaran membuat program riset dan inovasi jadi terganggu.
Hal itu disampaikan Anita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
BRIN sebelumnya disebut melakukan pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 2,074 trililun dari pagu anggaran yang sempat diajukan sebesar Rp 5,84 trililun.
“Kalau kita berbicara mengenai dampak pemangkasan anggaran BRIN, ini masalahnya adalah inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja berdampak besar terhadap BRIN yang mengalami pemangkasan anggaran hampir 40 persen,” kata Anita.
Baca Juga: Buntut Instruksi Prabowo Soal Efisiensi, DPR Ungkap Anggaran BRIN akan Dipangkas Rp 2 Triliun
“Dengan anggaran awal yang hanya Rp 5,84 triliun, ada kekhawatiran bahwa beberapa program riset akan terganggu bahkan mungkin akan terhenti,” sambungnya.
Legislator Demokrat ini pun menyoroti ketimpangan alokasi anggaran untuk gaji dan operasional dengan program dan riset inovasi yang terjadi di BRIN, sebelum adanya pemangkasan.
Ia menilai, alokasi anggaran untuk gaji dan operasional BRIN mencapai 65 persen dari total anggaran awal sebesar Rp 5,84 trililun. Sementara sisanya baru dialokasikan untuk program riset dan inovasi.
“Sementara sisanya hanya 34 persen itu yaitu Rp 2,01 triliun untuk program dan riset inovasi. Proporsi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang cukup serius,” katanya.
Untuk itu ia pun berharap BRIN bisa transparan dalam menentukan program-program yang dipertahankan, dikurangi dan ditunda akibat efisiensi anggaran.
Ia juga mengingatkan agar kedepannya BRIN lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran tersisa, dan tetap memprioritaskan program yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.
“Jadi BRIN harus jujur dan transparan dalam mengidentifikasi program mana yang akan dipertahankan, tetap, dikurangi skala pelaksanaannya atau ditunda. Atau apa saja program riset yang akan berdampak secara signifikan akibat pemotongan anggaran ini,” ujar dia.
“Kami mohon dengan anggarannya dipotong, BRIN lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Betul-betul memprioritaskan yang penting untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyampaikan jika Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) akan memangkas anggarannya untuk 2025 sebesar Rp 2,074 triliun, atau kurang lebih 35,50 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal itu mengikuti Intruksi Presiden soal efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR bersama BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia menjelaskan, dalam RDP sebelumnya pada 12 November, BRIN mengajukan pagu anggaran 2025 adalah Rp 5,842 triliun.
“Namun, dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun angkaran 2025, pagu anggaran BRIN RI tahun angkaran 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp2,074 triliun,” kata Esti.
Esti lantas menilai adanya pemangkasan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi kiner BRIN pada 2025. Untuk itu, ia pun berharap agar BRIN bisa menjelaskan program kerja dan agenda yang terdampak efisiensi pada rapat selanjutnya.
