Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang meminta masyarakat untuk juga memiliki asuransi kesehatan swasta, selain BPJS Kesehatan. Usulan itu disampaikan menkes agar BPJS kesehatan tidak terlalu terbebani dalam menanggung biaya rumah sakit.
Ribka menilai pernyataan menkes keliru. Mantan pimpinan Komisi IX DPR RI itu menegaskan kalau BPJS Kesehatan memang dirancang untuk merugi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin layanan kesehatan bagi rakyatnya.
"BPJS itu dibuat memang untuk rugi karena itu bukti hibah negara. Bukti hadirnya negara, bukan asuransi. Bukan mencari untung atau rugi. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya," kata Ribka dalam diskusi Kedaulatan Kesehatan Rakyat di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia menekankan, BPJS Kesehatan bukanlah perusahaan asuransi yang mencari keuntungan atau menghindari kerugian, melainkan instrumen negara untuk menjamin akses kesehatan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, apalagi dalam sektor kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar.
Baca Juga: Politisi PDIP Soroti Ketimpangan MBG; Sekolah Elite Dapat, Daerah Pelosok NTT Terlupakan
Ribka juga menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam sistem BPJS, termasuk diskriminasi layanan terhadap pasien pengguna BPJS di rumah sakit.
"Memang banyak masalah BPJS ini. Belum lagi yang nggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit. Oh pakai BPJS, senyumnya ada diskriminasi, senyum dokter, senyum perawat," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kapasitas Menteri Kesehatan dalam menangani sistem kesehatan nasional. Ribka menilai kebijakan Menkes saat ini tidak memiliki keselarasan dengan kebutuhan rakyat.
Dia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto memanggil kembali Menkes Budi untuk mengevaluasi kinerjanya.
"Panggil itu Menteri Kesehatan. Lu sebenarnya gimana sih menangani kesehatan? Political will tentang kesehatan apa? Tujuan jadi Menteri Kesehatan apa? Kalau menterinya aja taunya nuklir, ya gimana? Jadi memang nggak nyambung," ujarnya.
Baca Juga: Imbas Pemangkasan Anggaran, Pejabat Kemenkes Dilarang Terbang Pakai Kelas Bisnis Saat Perjadin
