Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?

Rabu, 05 Februari 2025 | 16:48 WIB
Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menghadap kepala negara di Istana, Rabu (5/2/2025). (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak memungkiri pemangkasan anggaran kementerian/lembaga memiliki dampak di lembaga yang dipimpinnya. Kendati begitu, Budi mendukung pemotongan anggran dalam rangka efisiensi sebagaiman instruksi presiden.

"Ada, ada dampaknya. Semuanya ada, semua kementerian ada. Menurut saya pemotongan anggaran ini bagus juga supaya kita lebih hemat," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Meski mendukung upaya efisiensi anggaran, Budi memastikan bahwa penghematan dilakukan dengan tidak menganggu aspek pelayanan untuk masyarakat.

"Cuma nanti kita lihat mana yang bener-bener kita bisa hemat, apa yang bener-bener menganggu masyarakat. Saya rasa pemerintah juga tahu kok, kita tidak ingin agar layanan-layanan yang mengganggu ke masyarakat itu kepotong," kata Budi.

Baca Juga: Menkes: Presiden Prabowo Putuskan Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari

"Saya rasa nanti akan ada, bisa lah kita diskusi untuk menambah kalau misalnya memang ada," tuturnya.

Larang Pakai Business Class

Menkes Budi mengambil kebijakan semua penerbangan perjalanan pejabat Kementerian Kesehatan menggunakan kelas ekonomi. Kebijakan itu diambil buntut pemangkasan anggaran Kemenkes sebesar 18,5 persen.

Diketahui pagu total anggaran Kemenkes sebesar Rp105.769.242.249.000. Sementara besaran pemotongan anggaran sebesar Rp19.632.534.000.000.

Sejumah pos anggaran kena potong dampak adanya Instruksi Presisen mengenai efisiensi APBN dan APBD tahun 2025.

Baca Juga: Pramono Anung Akan Pangkas Anggaran Snack Pemprov DKI: Saya Jarang Makan Cemilan

"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan. Itu udah kita potong," kata Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tapi sekarang karena pemotongannya cukup dalam nah kita lagi cari lagi di mana, perjalanan dinas," sambung Budi.

Adapun anggaran perjalanan dinas yang disesuaikan ialah penggunaan maskapai penerbangan. Budi memutuskan tidak ada penerbangan menggunakan business class dalam perjalanan dinas menteri maupun eselon I dan pejabat lainnya.

"Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi aja sama kaya wartawan. Kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink, jadi nggak ada business class-nya," kata Budi.

"Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di business class, yaudah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu gapapa juga sih," ujar Budi.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI