Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal angkat bicara terkait pemangkasan anggaran sejumlah kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lewat cuitan di akun X pribadinya pada Selasa (2/4/2025), mantan politikus Partai NasDem ini pun seolah setuju dengan kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran. Pasalnya, dia menganggap selama ini kinerja kementerian bobrok meski di pemerintahan sebelumnya telah kerap 'diguyur' tambahan anggaran.
"Semua kementerian mengeluhkan pemotongan anggaran ekstrem. Selama puluhan tahun kinerja mereka compang-camping, meski anggaran terus ditambah," cuitnya dikutip Suara.com, Rabu (5/2/2025).
Mantan anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti reaksi publik yang tidak terlalu peduli atas pemangkasan anggaran tersebut. Bahkan, Akbar Faizal juga menyindir soal hasil sejumlah lembaga survei soal tingkat kepuasan publik kepada pemerintah.
Baca Juga: Miris! Viral Mobil Gas LPG 3 Kg Dikejar Para Emak-emak, Netizen Sindir Lagu OKE GAS: Cepat Berubah
"Mereka hanya beruntung respons publik biasa saja, terutama oleh ketidakpahaman apalagi dibumbui menu ‘puas’ oleh lembaga survei," ungkapnya.
Dalam unggahannya itu, Akbar Faizal pun membongkar sederet masalah yang menjadi bobroknya kinerja kementerian/lembaga. Atas kritik pedasnya itu, Akbar pun mengakhiri cuitannya itu dengan kalimat yang menohok.
"Selain korupsi, keengganan memgoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi digital jadi penyebab. Kata para aktivis, tolol adalah pintu lain menemukan jalur tikus," tulisnya.
Cuitan Akbar Faizal lantas ramai disorot netizen dengan beragam komentar. Tampak, netizen pun terbelah menjadi dua kubu saat menanggapi pernyataan Akbar Faizal. Dari kalangan ada yang setuju dan tidak setuju dengan pemangkasan anggaran tersebut. Sebab, ada sejumlah kementerian/lembaga yang anggarannya tidak ikut dipangkas.
Bahkan, ada netizen yang mengaku ASN ikut kini cemas dengan anggaran sejumlah kementerian/lembaga yang dipangkas oleh Prabowo.
Baca Juga: Ungkap Banyak Tokoh Nasional Kian Cemaskan Kondisi Bangsa, Mahfud MD: Habislah Asa!
"Cara Prabowo untuk meminimalisir korupsi, kebocoran anggaran dan proyek tipu-tipu, akal-akalan adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran yang tidak urgent guna dimanfaat pada program utama juga menghindari hutang," tulis akun @R1********.
"Keluhannya bukan ke masalah kegiatan, bang. Tapi bagaimana kemungkinan ini menyasar gaji dan tunjangan ASN, ga semua ASN gajinya wah. Kami yang muda2 ga ada dinas gpp, udah biasa pas pandemi kerja jarak jauh dan beres, tapi tolong jangan diusik penghasilan yang seuprit itu," curhat akun @bu******.
"Kontradiksi. Bilang mau menghemat, tapi jumlah jabatan setara Memteri bertambah berlipat ganda. Gaji tundangan dan fasilitasnya bukan sedikit menelan anggaran," timpal akun @Ad*******.
Presiden Prabowo sebelumnya meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar.
Perintah itu disampaikan Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Dalam inpres disebutkan bahwa pemangkasan paling banyak dilakukan untuk anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengeluarkan surat edaran nomor S-37/MK.02/2025 tentang daftar belanja kementerian dan lembaga yang terdampak pemangkasan anggaran.
Melalui surat tersebut, Sri Mulyani beri catatan tentang 16 pos belanja kementerian/lembaga yang perlu dipangkas, di antaranya:
- Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
- Kegiatan seremonial: 56,9 persen
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
- Kajian dan analisis: 51,5 persen
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
- Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
- Lisensi aplikasi: 21,6 persen
- Jasa konsultan: 45,7 persen
- Bantuan pemerintah: 16,7 persen
- Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
- Perjalanan dinas: 53,9 persen
- Peralatan dan mesin: 28 persen
- Infrastruktur: 34,3 persen
- Belanja lainnya: 59,1 persen
