Infografis
Suara.com - Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump, memberikan teguran tajam kepada miliarder Elon Musk terkait perannya dalam pemerintahan federal. Musk, yang kini menjabat sebagai pegawai pemerintah khusus, ditunjuk untuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah badan penasihat luar yang bertugas menemukan pemangkasan anggaran besar dalam sistem keuangan federal.
Sebagai salah satu orang terkaya di dunia, Musk langsung bekerja dalam perannya, dengan timnya yang diberikan akses ke beberapa basis data keuangan sensitif pemerintah. Melalui platform media sosialnya, X (dulu dikenal sebagai Twitter), Musk menyuarakan pentingnya misi DOGE. Namun, Trump menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Gedung Putih.
Dalam pernyataan resminya saat menandatangani perintah eksekutif terbaru, Trump menegaskan bahwa Musk tidak bisa bertindak tanpa persetujuan dari pemerintahannya.
"Elon tidak bisa dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami. Dan kami akan memberinya persetujuan jika sesuai. Jika tidak sesuai, maka tidak akan kami izinkan," tegas Trump dalam konferensi persnya.
Baca Juga: Donald Trump: Tidak Ada Jaminan Perdamaian di Gaza
Meskipun mendapat teguran, hingga kini DOGE telah memperoleh akses ke sistem pembayaran federal yang mengelola triliunan dolar setiap tahunnya.
Pekan lalu, Menteri Keuangan Scott Bessent memberikan izin kepada organisasi yang dipimpin Musk untuk mengakses sistem internal federal, meskipun keputusan tersebut menuai kecaman dari banyak pegawai pemerintahan yang kemudian memilih mengundurkan diri.
Akses ini memungkinkan DOGE untuk menangani sistem pembayaran Jaminan Sosial, tunjangan Medicare, dan bahkan pembayaran kontrak kepada perusahaan swasta. Selain itu, Musk dan sekutunya dilaporkan tengah mengusulkan agar posisi penting dalam sistem pembayaran Departemen Keuangan diisi oleh orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Trump.
Para pengkritik menyoroti ancaman dari langkah ini, menganggapnya sebagai upaya Trump dan sekutunya untuk membatasi pendanaan bagi pihak-pihak yang berseberangan secara ideologi.
Nathan Tankus, Direktur Riset di Modern Money Network, memperingatkan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukanlah efisiensi sistem keuangan, melainkan pemotongan sepihak terhadap pendanaan yang mereka anggap menguntungkan lawan politik mereka.
Baca Juga: Satu Toilet untuk 205 Orang! Kisah Pilu Warga Negara India Ilegal Dideportasi dari AS
"Ini bukan sikap dari orang-orang yang hanya ingin meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Mereka memiliki agenda yang sangat jelas dan spesifik, yang mencakup pemotongan anggaran sepihak, terutama untuk pendanaan yang mereka anggap mendukung lawan ideologi mereka," ujar Tankus dalam wawancaranya dengan Rolling Stone.
