Infografis
Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo baru-baru ini mengungkap bahwa banyak program yang ‘konyol’ di balik pemerintahan era sebelumnya.
Hashim pun mengaku bahwa program yang disebut ‘konyol’ ini sudah dilihat oleh Presiden Prabowo Subianto saat melakukan pemeriksaan APBN secara seksama beberapa minggu terakhir.
Meski tak menjelaskan secara detil, namun Hashim mengatakan bahwa program ‘konyol’ tersebut sudah langsung dipangkas oleh Prabowo untuk mendukung program yang produktif.
“Ada program konyol. Iya, program konyol itu dihapus, dipangkas. Nanti bisa saya cerita ke Pak CT (Chairul Tanjung), ada yang konyol, banyak yang konyol ternyata,” ucap Hashim, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/25).
Sementara itu, kata ‘konyol’ ini banyak ditafsirkan netizen dengan berbagai macam hal, dan mengarah pada IKN.
Hal ini justru diperkuat dengan pernyataan Pengamat Politik, Rocky Gerung yang membenarkan bahwa IKN pantas dianggap sebagai sesuatu yang konyol.
“Ketika Pak Hashim menyebutkan banyak anggaran yang konyol, dan itu mesti dihentikan, nah yang jadi pertanyaan mana yang konyol,” ujar Rocky, dikutip dari kanal youtubenya, Selasa (4/2/25).
“Kalau IKN memang bertahun-tahun sudah dianggap konyol itu. Karena Pembangunan IKN itu adalah pemborosan anggaran, perusakan lingkungan dan ambisi Jokowi. Jadi kalau disebut konyol ya nggak salah, kalau publik menafsirkan yang disebut konyol itu adalah IKN,” sambungnya.
Rocky sontak mengatakan bahwa yang lebih pantas disebut konyol adalah orang-orang penggagas IKN.
Baca Juga: Ikuti Titah Prabowo, Bahlil: Hari Ini Pengecer LPG 3 Kg Kembali Beroperasi!
“Nah yang disebut konyol itu sebenarnya yang punya gagasan membuat IKN, yang disebut konyol itu yang punya ambisi untuk meresmikan IKN, yang konyol itu adalah dinasti yang ingin dianggap sebagai pemilik IKN,” ujarnya.
“Siapa itu? Ya Mulyono (Jokowi),” tandasnya.
Menurut Rocky, pilihan Prabowo soal memangkas anggaran untuk dialokasikan kepada program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah langkah yang tepat.
“Jadi Secara ideologis, Prabowo memilih perintah konstitusi itu cerdaskan kehidupan bangsa, bukan bangun Menara Babel di IKN yang konyol,” sebutnya.
Kontributor : Kanita
